Banjir Tibet dan Pertarungan Narasi: Sensor, Media Barat, dan Celah Informasi yang Kian Sempit

Di tengah upaya penyelamatan yang masih berlangsung di Nepal dan Tibet pascabanjir bandang yang meluluhlantakkan kawasan perbatasan, pertarungan sengit justru terjadi di ranah pemberitaan. Klaim saling tuding antara media Barat dan pendukung pemerintah China memanaskan diskursus publik, memperlihatkan bagaimana sebuah bencana alam dapat menjadi medan pertarungan narasi politik yang rumit.

Perseteruan ini dipicu oleh laporan koresponden BBC di China, Laura Bicker, yang mengungkap praktik sensor terhadap video-video banjir. Bicker menyebut rekaman longsor dan gelombang lumpur yang menerjang Pelabuhan Gyirong telah dihapus dari internet, diduga karena kekhawatiran Beijing akan ketidakstabilan di wilayah Tibet yang sensitif secara politik. Namun, sejumlah pengguna media sosial justru membagikan tangkapan layar yang memperlihatkan cuplikan tersebut pernah tayang di media China, memicu reaksi keras. Seorang jurnalis China bahkan menuding BBC "menyebarkan rumor secara terang-terangan", sementara pengguna lain menyayangkan hilangnya "jalan tengah" dalam perdebatan yang memanas ini.

Praktik pembatasan informasi ini bukanlah hal baru bagi warganet China, baik di dalam maupun luar negeri. Penghapusan video yang awalnya beredar di Weixin dan RedNote hanyalah salah satu contoh nyata. Langkah yang lebih signifikan adalah penolakan akses bagi jurnalis independen dan asing. Allyson Horn dari Australian Broadcasting Corporation (ABC) mengaku permintaannya untuk bepergian ke Tibet telah ditolak berkali-kali, demikian pula dengan jurnalis asing lainnya. Akibatnya, media asing nyaris mustahil memverifikasi secara independen narasi resmi pemerintah China mengenai bencana tersebut.

Kekosongan liputan independen ini memberi ruang bagi media pemerintah China untuk mendominasi pemberitaan. Fokus utama liputan adalah operasi penyelamatan Tentara Pembebasan Rakyat, kepemimpinan Presiden Xi Jinping, serta kunjungan Perdana Menteri Li Qiang ke lokasi bencana. Upaya pembukaan kembali jalan dan distribusi bantuan juga mendapat sorotan. Namun, seperti dicatat The Guardian, dampak bencana terhadap warga desa, rumah, dan komunitas mereka nyaris luput dari pemberitaan. Di sisi perbatasan Nepal, jurnalis asing justru leluasa mewawancarai para penyintas tanpa hambatan.

Kritik juga menyasar pada dugaan penyembunyian jumlah korban jiwa. Namun, tanpa akses ke lokasi, baik kritikus maupun pihak lain sama-sama tidak dapat memverifikasi angka pastinya. Pola pemberitaan ini sebenarnya telah menjadi praktik umum di China, di mana media pemerintah diperintahkan untuk mengedepankan "pemberitaan positif" selama krisis, sementara sensor menghapus kritik terhadap respons pemerintah. Kebijakan ini menciptakan siklus yang memperkuat kecurigaan Barat terhadap bias pemberitaan China, yang pada gilirannya semakin memperketat pembatasan informasi.

Fenomena ini mengingatkan pada gempa Sichuan 2008, ketika media China sempat menampilkan keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Liputan langsung dan ekstensif dilakukan, termasuk mengangkat kontroversi runtuhnya sekolah-sekolah. Namun, dalam hitungan minggu, pemerintah mulai membungkam informasi tersebut karena khawatir memicu sentimen anti-pemerintah. Kontras dengan itu, kecelakaan kereta api Wenzhou 2011 menunjukkan kontrol yang lebih ketat: media dilarang mengirim reporter ke lokasi, membatasi frekuensi pemberitaan, dan mengarahkan liputan pada kisah-kisah heroik dan pengorbanan, seperti donor darah, untuk membangkitkan empati publik.

Sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012, kekhawatiran pemerintah akan tantangan terhadap kekuasaannya semakin memperketat kontrol terhadap media dan media sosial. Penanganan banjir Tibet kali ini mengikuti pola yang sama: pembatasan liputan dan penekanan pada berita positif. Bencana ini juga terjadi di tengah memburuknya hubungan China-Barat, yang memperkeruh persepsi tentang bias pemberitaan. Kesulitan logistik untuk mengakses lokasi bencana dan sumber informasi langsung semakin memperumit situasi.

Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi informasi dan akses jurnalis independen dalam penanganan bencana. Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta ruang bagi media untuk melakukan verifikasi. Ketika informasi dikontrol ketat, risiko munculnya spekulasi dan ketidakpercayaan justru semakin besar, menghambat upaya pemulihan dan memperdalam jurang antara pemerintah dan masyarakat.