Transisi Energi Bukan Sekadar Dekarbonisasi, Eddy Soeparno: Ini Peluang Investasi dan Green Jobs

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai transisi energi tidak boleh dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai pilar strategi pembangunan nasional yang mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja hijau. Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci pada peluncuran film dokumenter "Energi untuk Negeri" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (1/9).

Menurut Eddy, kebijakan energi bersih yang terencana akan memberikan dampak ganda: menekan emisi gas rumah kaca, memperbaiki kualitas udara, dan sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Ia menggarisbawahi bahwa langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, transisi energi adalah keniscayaan konstitusional, bukan sekadar tren global.

Eddy menyoroti perubahan besar di pasar energi dunia: biaya panel surya kini jauh lebih murah dibanding satu dekade lalu, sementara teknologi baterai dan kendaraan listrik berkembang pesat. Kondisi ini, menurutnya, menjadi momentum bagi Indonesia untuk menarik investasi, membangun industri hijau, dan menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan. "Transisi energi ini adalah salah satu strategi pembangunan kita. Harus kita laksanakan, bukan hanya sekadar upaya dekarbonisasi saja," ujarnya.

Meski optimistis, Eddy mengingatkan adanya fenomena transisi energi yang tidak berjalan teratur (disorderly energy transition). Banyak negara meningkatkan investasi di energi terbarukan, tetapi pada saat bersamaan masih menggenjot pengembangan energi fosil. Ia mencontohkan China yang membangun PLTU batu bara dengan volume tertinggi di dunia, namun juga memimpin dalam kapasitas solar dan angin. "China mengembangkan PLTU batu bara paling tinggi volumenya di dunia, tetapi juga mengembangkan sumber energi terbarukan, solar, dan angin sehingga saat ini China adalah negara dengan kapasitas solar dan angin terbesar di dunia," katanya.

Fenomena tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Di satu sisi, kebutuhan energi nasional masih besar dan batu bara masih menjadi tulang punggung kelistrikan. Di sisi lain, tekanan global terhadap praktik ramah lingkungan semakin kuat, terutama dari mitra dagang seperti Uni Eropa yang mulai menerapkan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan. Tanpa strategi yang jelas, Indonesia berisiko kehilangan daya saing ekspor dan terjebak pada teknologi fosil yang semakin ditinggalkan.

Eddy menilai film dokumenter seperti "Energi untuk Negeri" memiliki peran strategis untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya peralihan dari energi fosil ke energi bersih. Kesadaran masyarakat yang luas, menurutnya, akan mendorong transisi energi menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan ekonomi nasional. Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya didukung elite, tetapi juga mendapat legitimasi dari akar rumput.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia perlu bertransisi, tetapi seberapa cepat dan seberapa adil transisi itu dilakukan. Akankah pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan industri batu bara yang masih menjadi sumber pendapatan daerah dengan kebutuhan mendesak akan energi bersih? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global atau sekadar penonton di tengah perubahan besar.