Boediono: Pemimpin Harus Menjembatani Teknokrat dan Politik agar Kebijakan Tidak Jadi Slogan

Wakil Presiden ke-11 RI, Boediono, melontarkan kritik tajam terhadap praktik kepemimpinan yang memisahkan antara perumusan kebijakan berbasis keilmuan dan eksekusi politik. Dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Jakarta, Selasa, ia menegaskan bahwa sebuah kebijakan ekonomi hanya akan berdampak nyata apabila dua pilar—rasionalitas teknokratis dan dukungan otoritas politik—berjalan beriringan. Tanpa sinergi itu, kata dia, konsep terbaik sekalipun akan mandek di atas kertas.

Boediono, yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, mencontohkan pengalaman pemerintahan SBY saat menghadapi krisis keuangan global 2008. Saat itu, tim ekonomi menyusun respons secara sistematis dan teknokratis, sementara SBY sebagai pemegang kekuasaan politik memberikan lampu hijau untuk implementasi cepat. Hasilnya, Indonesia mampu bertahan lebih baik dibanding banyak negara lain. Namun, ia mengingatkan bahwa skenario ideal semacam itu jarang terjadi secara otomatis.

“Konsep kebijakan yang logis, bagus, dan rasional tapi tidak mendapat dukungan politik hanya akan tinggal konsep indah di atas kertas,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut. Sebaliknya, otoritas politik yang berjalan tanpa landasan kajian yang matang hanya akan menghasilkan slogan dan janji muluk yang tidak pernah terwujud. Boediono menilai kegagalan banyak program pemerintah sering kali berakar dari ketimpangan antara dua elemen ini.

Pernyataan Boediono ini hadir di tengah dinamika politik Indonesia pasca-2024, di mana koalisi besar kerap mengaburkan batas antara kepentingan teknis dan kekuasaan. Para pengamat menilai pesan tersebut relevan bagi pemerintahan saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perlambatan ekonomi global, ketahanan pangan, dan transisi energi. Tanpa jembatan yang kuat antara akademisi, birokrat, dan politisi, program-program prioritas nasional berisiko kehilangan arah.

Lebih jauh, Boediono menekankan bahwa menyatukan rasionalitas dan otoritas bukanlah pekerjaan mudah. “Di sinilah peran kepemimpinan,” tegasnya. Ia menggarisbawahi bahwa pemimpin yang baik harus mampu menerjemahkan rekomendasi teknis menjadi keputusan politik yang dapat dieksekusi, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang tanpa dasar keilmuan.

“Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Hanya apabila dua elemen dasar setiap kebijakan, yaitu rasionalitas dan otoritas, menyatu maka kebijakan akan membawa hasil yang diinginkan.” — Boediono

Sarasehan yang dimoderatori Ahmad Khoirul Umam itu juga menghadirkan sejumlah pakar, seperti Greg Barton, Burhanuddin Muhtadi, Yenny Wahid, dan Hikmahanto Juwana. Kehadiran para akademisi dan politisi dalam satu forum menunjukkan bahwa diskusi tentang hubungan ilmu dan kekuasaan masih menjadi isu sentral, baik di partai politik maupun di lingkaran pemerintahan.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah para pemimpin Indonesia, dari tingkat pusat hingga daerah, mampu melembagakan sinergi ini—atau justru semakin terperangkap dalam politik transaksional yang mengabaikan nalar kebijakan. Jawabannya akan menentukan kualitas tata kelola dan kesejahteraan masyarakat dalam dekade mendatang.