Yen Kian Tertekan, Menkeu Jepang dan Menkeu AS Bertemu di Sela G20: Sinyal Intervensi Baru?
Baca dalam 60 detik
- Pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan Jepang dan Menteri Keuangan AS di sela G20 menyoroti kekhawatiran bersama atas pelemahan yen yang terus berlanjut.
- Intervensi gabungan senilai 15,4 triliun yen yang dilakukan Juli lalu gagal menahan laju depresiasi, memicu spekulasi langkah lanjutan dari otoritas moneter Jepang.
- Tekanan politik dari Gedung Putih untuk memangkas suku bunga AS berpotensi berbenturan dengan kenaikan inflasi akibat konflik geopolitik, memperumit upaya stabilisasi nilai tukar global.

Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, menggelar pembicaraan bilateral dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, di sela-sela pertemuan G20 di Asheville, Carolina Utara, pada Senin (31/8). Pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, ini berlangsung di tengah tekanan nilai tukar yen yang kembali melemah, hanya sebulan setelah intervensi gabungan kedua negara yang langka.
Meski agenda dan hasil pembicaraan tidak diungkap secara rinci, sumber yang mengetahui jalannya pertemuan menyebut ketiganya kemungkinan besar sepakat bahwa depresiasi yen yang berlebihan merugikan perekonomian kedua negara. Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan Bessent bahwa volatilitas ekstrem yen dapat mendorong kenaikan suku bunga AS, yang pada akhirnya membebani biaya pinjaman rumah dan kendaraan bagi warga Amerika.
Intervensi bersama yang dilakukan pada 31 Juli lalu, yang merupakan yang pertama sejak krisis keuangan Asia 1998, sempat mendorong yen menguat dari level terendah 164 per dolar AS. Namun, data Kementerian Keuangan Jepang menunjukkan dana yang dikeluarkan mencapai rekor 15,4 triliun yen (sekitar Rp1.600 triliun) dalam sebulan terakhir, dan penguatan tersebut telah terhapus seluruhnya ketika yen kembali menembus level psikologis 160 per dolar AS pada pekan lalu.
Bessent, yang memimpin pertemuan G20 bersama Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh, menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Jepang dan BOJ akan mengambil langkah yang mengarah pada penguatan yen. "Saya tidak bisa memengaruhi keseimbangan alami. Yang bisa kami lakukan adalah mengirim sinyal, dan seperti yang saya katakan, saya punya informasi yang tidak dimiliki pasar," ujarnya dalam wawancara dengan CNBC. Ia juga menambahkan bahwa pelaku pasar telah memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh bank sentral Jepang.
Di sisi lain, tekanan politik dari Presiden Donald Trump untuk memangkas suku bunga AS kian kuat menjelang pemilu paruh waktu November. Namun, rencana tersebut berbenturan dengan data inflasi yang masih di atas target 2 persen selama lebih dari lima tahun, diperparah oleh perang AS-Israel melawan Iran yang mendorong kenaikan harga energi. Alhasil, Federal Reserve justru lebih mungkin menaikkan suku bunga, yang akan memperlebar selisih suku bunga dengan Jepang dan semakin menekan yen.
Bagi Jepang, pelemahan yen yang berkepanjangan menjadi dilema. Di satu sisi, daya saing ekspor meningkat, namun di sisi lain biaya impor melonjak dan menggerus konsumsi domestik. Keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak konsumsi untuk bahan makanan menjadi 1 persen selama dua tahun, yang diumumkan awal Agustus, justru menambah beban fiskal di tengah utang publik yang sudah sangat tinggi.
Bagi Indonesia, dinamika nilai tukar yen dan kebijakan moneter AS memiliki efek rambat yang signifikan. Pelemahan yen dapat mendorong arus modal asing keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, karena investor cenderung mencari aset safe haven. Selain itu, persaingan ekspor di sektor manufaktur dan otomotif antara Indonesia dan Jepang di pasar global bisa semakin ketat jika yen terus terdepresiasi. Bank Indonesia perlu mencermati pergerakan ini dalam menjaga stabilitas rupiah dan mengelola tekanan inflasi impor.
Pertemuan G20 yang berlangsung hingga Selasa ini menjadi panggung bagi negosiasi kebijakan moneter global. Namun, tanpa koordinasi yang lebih konkret, intervensi yang dilakukan hanya akan menjadi solusi sementara. Pertanyaannya, akankah Jepang dan AS mampu menemukan titik temu di tengah kepentingan politik domestik yang saling tarik-menarik, atau justru membiarkan pasar menentukan nasib yen?



