Pariwisata Kumamoto Terpuruk: Kunjungan ke Kastil Bersejarah Anjlok Setengah Usai Gempa

Dua pekan setelah dibuka kembali pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,1, Kastil Kumamoto di Jepang bagian barat daya justru menghadapi kenyataan pahit: jumlah wisatawan yang datang hanya separuh dari periode yang sama tahun lalu. Data pemerintah kota mencatat 32.400 kunjungan antara 13–27 Agustus, jauh di bawah ekspektasi pemulihan yang diharapkan.

Angka ini menjadi indikator awal bahwa trauma gempa belum sepenuhnya hilang dari benak calon wisatawan. Padahal, sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi regional Kyushu, dan Kumamoto adalah salah satu destinasi utamanya. Kekhawatiran kini meluas di kalangan pelaku usaha lokal yang menggantungkan hidup pada arus pengunjung.

Gempa yang terjadi pada 28 Juli lalu tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga melukai kepercayaan publik. Sebanyak 40 titik tembok batu di kompleks kastil runtuh, memaksa pihak berwenang memperpanjang masa restorasi yang sebenarnya sudah dijadwalkan hingga tahun fiskal 2052. Proyek pemulihan ini merupakan kelanjutan dari upaya perbaikan pasca gempa 2016 yang memakan waktu lima tahun untuk memperbaiki menara utama.

Dampaknya langsung terasa di sekitar kastil. Tetsuya Taniguchi, pengelola toko es krim di dekat kastil, mengungkapkan penjualannya merosot hingga 20 persen dari kondisi normal sebelum gempa. "Kami baru saja pulih dari gempa 10 tahun lalu," ujarnya dengan nada pasrah. Sementara itu, Yui Takaoka, karyawan toko suvenir, khawatir akan pembatalan kunjungan sekolah yang biasanya ramai pada musim ini.

Pemerintah Jepang berencana meluncurkan program subsidi perjalanan pada Oktober untuk menekan biaya transportasi dan mendorong kunjungan ke Kyushu. Langkah serupa pernah berhasil memulihkan pariwisata setelah gempa 2016. Seorang pejabat kota menegaskan, "Semakin banyak orang yang datang ke Kumamoto, semakin cepat pula pemulihannya."

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin penting. Negeri ini juga kerap dilanda gempa, dan sektor pariwisata sering menjadi korban pertama. Pelajaran dari Kumamoto menunjukkan bahwa pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur fisik; dibutuhkan strategi komunikasi publik yang meyakinkan wisatawan bahwa destinasi aman dikunjungi. Program subsidi ala Jepang bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah di Indonesia, terutama di kawasan rawan bencana seperti Lombok atau Palu.

Pertanyaannya, akankah subsidi Oktober cukup untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan? Atau justru diperlukan pendekatan jangka panjang yang melibatkan promosi aktif dan jaminan keselamatan? Kumamoto masih punya waktu untuk membuktikan bahwa daya tarik sejarahnya mampu mengalahkan bayang-bayang bencana.