Putin Tawarkan Bebas Visa Permanen ke China, Isyarat Perkuat Poros Moskow-Beijing

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapannya menjadikan program perjalanan bebas visa dengan China sebagai kebijakan permanen, asalkan Beijing menilai skema itu bermanfaat. Pernyataan tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Bishkek, Kirgistan, sebagaimana dilaporkan kantor berita Tass.

Sejak diberlakukan, kedua negara mengizinkan warga masing-masing untuk tinggal hingga 30 hari tanpa visa, dengan masa berlaku sampai akhir 2027. Usulan Putin untuk menjadikannya permanen bukan sekadar formalitas diplomatik; ia menggarisbawahi bahwa kebijakan ini telah mendongkrak arus turis antar kedua negara hingga 43 persen pada paruh pertama 2026. Angka tersebut menjadi bukti empiris bahwa pelonggaran visa berdampak langsung pada sektor pariwisata dan ekonomi kedua negara.

Pertemuan Putin-Xi ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan global, terutama terkait perang di Ukraina. Meski isu tersebut sempat disinggung, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa krisis Ukraina bukanlah agenda utama. Fokus utama justru pada penguatan kerja sama bilateral dan peran SCO dalam menjaga stabilitas kawasan. Xi, dalam pernyataannya yang dikutip Xinhua, menegaskan bahwa fondasi hubungan China-Rusia akan semakin kokoh dan masa depannya semakin cerah di bawah kepemimpinan strategis kedua negara.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang selama ini menjalin hubungan dagang dan investasi yang erat dengan China, sekaligus mitra historis Rusia, Indonesia perlu mencermati arah kebijakan visa kedua negara. Jika Moskow dan Beijing serius menjadikan bebas visa permanen, hal ini dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk meninjau ulang kebijakan visa mereka. Potensi peningkatan konektivitas antarwarga dan peluang ekonomi yang lebih besar bisa menjadi pertimbangan, meski tetap harus diimbangi dengan aspek keamanan dan imigrasi.

SCO sendiri, yang lahir pada 2001 dari inisiatif China, Rusia, dan empat negara Asia Tengah, kini telah melebarkan sayap hingga 10 anggota. Xi menekankan bahwa organisasi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas regional, dan Beijing siap bekerja sama dengan Moskow serta pihak lain untuk mengembangkan organisasi tersebut. Perluasan keanggotaan ini menunjukkan bahwa SCO semakin menjadi platform penting bagi negara-negara yang ingin mencari alternatif dari tatanan global yang didominasi Barat.

Di tengah dunia yang dilanda ketidakpastian, Xi menegaskan bahwa komitmen terhadap perdamaian, pembangunan, kerja sama, dan kemenangan bersama tetap tidak berubah. Pernyataan ini seakan menjadi jawaban atas kritik Barat yang menilai China terlalu dekat dengan Rusia. Namun, bagi pengamat, langkah China dan Rusia ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun tatanan multipolar yang lebih seimbang.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah: akankah kebijakan bebas visa permanen ini benar-benar terealisasi, dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika geopolitik kawasan? Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana diplomasi visa dapat menjadi alat untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keputusan untuk mengadopsi kebijakan serupa tentu harus melalui kajian mendalam, mengingat kompleksitas tantangan keamanan dan sosial yang dihadapi.