Perang Enam Bulan AS-Iran: Stalemate Mahal yang Menguji Trump dan Mengguncang Pasar Energi

Lebih dari enam bulan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran, kemenangan cepat yang diharapkan Washington berubah menjadi kebuntuan yang mahal tanpa akhir yang jelas. Konflik yang awalnya diprediksi berlangsung beberapa minggu ini kini telah menguras militer AS, mengacaukan pasar energi, dan menekan politik domestik Presiden Donald Trump.

Serangan pertama pada 28 Februari menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan memicu balasan cepat Teheran terhadap pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah. Namun, target militer yang dicanangkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth—menghancurkan rudal ofensif, produksi rudal, angkatan laut, dan infrastruktur keamanan Iran—masih jauh dari tercapai. Klaim Trump pada April bahwa militer Iran telah "hancur total" kini diragukan, mengingat kemampuan Teheran yang masih tersisa.

Eskalasi terakhir terjadi pada 30 Agustus ketika AS menyerang dua peluncur roket di Pulau Larak, dan Iran membalas dengan menyerang dua pangkalan AS di Yordania. Gencatan senjata yang rapuh, negosiasi, dan nota kesepahaman silih berganti dengan ledakan permusuhan baru, menunjukkan tidak ada pihak yang mampu memaksakan kemenangan mutlak.

Bagi militer AS, mempertahankan operasi jangka panjang menjadi semakin sulit. Paul Fraioli, peneliti senior di International Institute for Strategic Studies, menegaskan bahwa angkatan laut AS tidak mampu mempertahankan tempo operasi yang diperlukan untuk memberikan efek strategis secara berkelanjutan. Kelelahan logistik dan menipisnya stok amunisi menjadi masalah serius yang mengancam efektivitas kampanye.

Dampak paling nyata dari konflik ini adalah penutupan efektif Selat Hormuz, jalur vital bagi pengiriman energi global. Gangguan ini telah memicu krisis energi dan melonjakkan harga bensin di AS. Asia, termasuk Indonesia, yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari Timur Tengah, merasakan dampak paling akut. Petras Katinas dari Royal United Services Institute memperkirakan akan terjadi "penghancuran permintaan" karena negara-negara di Asia dan Eropa mulai mencari sumber energi alternatif demi keamanan pasokan.

Di tengah kebuntuan militer, Washington memperketat isolasi ekonomi Iran. Menteri Keuangan Scott Bessent mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang menolak memutus hubungan ekonomi dengan Teheran, menyebutnya sebagai "pencekikan ekonomi" terhadap rezim tersebut. Namun, langkah ini berisiko memicu konfrontasi dengan China, mitra dagang utama Iran. Beijing dengan tegas menyatakan hubungannya dengan Iran "tidak boleh diganggu", dan analis memperingatkan bahwa menargetkan bank-bank besar China dapat merusak gencatan dagang yang rapuh antara AS dan China.

Bagi Indonesia, konflik ini menjadi pengingat akan kerentanan ketahanan energi nasional. Ketergantungan pada minyak impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan. Pemerintah perlu mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara penghasil energi di luar Timur Tengah untuk mengurangi risiko.

Dengan pemilihan paruh waktu AS yang akan datang pada November, konflik ini menjadi ujian besar bagi Partai Republik. Fraioli memperkirakan bahwa meskipun gencatan senjata tercapai, isu-isu seperti kendali Iran atas Selat Hormuz dan hubungan AS dengan sekutu Teluk akan terus menghantui pemerintahan Trump. Pertanyaannya kini: mampukah Washington menemukan jalan keluar dari kebuntuan ini tanpa mengorbankan stabilitas global lebih jauh?