Kabut Asap Kalimantan Kian Parah: Palangkaraya Catat AQI 780, Jepang Kirim Misi Pemadaman

Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, mencatat indeks kualitas udara (AQI) 780 pada Senin siang (31/8), menjadikannya kota paling tercemar di Indonesia. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti wilayah tersebut, memicu kekhawatiran akan dampak kesehatan bagi jutaan warga.

Berdasarkan data platform pemantau kualitas udara asal Swiss, IQAir, Pontianak di Kalimantan Barat menyusul dengan AQI 593. Angka di atas 300 sudah masuk kategori berbahaya, dan kedua kota ini jelas jauh melampaui ambang batas. Kondisi ini menggambarkan krisis kabut asap yang kembali melanda Indonesia, mengulang tragedi serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa lebih dari 5 juta orang di Pulau Borneo dan Sumatra terpapar langsung risiko kabut asap. Dalam dua bulan terakhir, tercatat 13.500 orang telah menjalani perawatan akibat infeksi saluran pernapasan. Angka ini menyoroti beban berat pada sistem kesehatan, terutama di daerah-daerah yang fasilitas medisnya terbatas.

Pemerintah Indonesia melalui militer dan instansi terkait mulai bergerak. Komandan Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Krido Pramono, menyatakan bahwa upaya rehabilitasi lahan pascakebakaran dilakukan dengan menanam pohon di area yang terbakar, termasuk di sepanjang bantaran sungai. Selain itu, optimalisasi sumber air seperti pembuatan sumur bor juga digencarkan untuk mendukung pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Di sisi lain, Jepang menunjukkan solidaritasnya. Sebuah kapal angkut Pasukan Bela Diri Jepang telah berangkat dari Hiroshima dan diperkirakan tiba di Indonesia dalam satu hingga dua pekan. Misi ini melibatkan sekitar 600 personel dan tiga helikopter CH-47, menandai operasi pemadaman kebakaran luar negeri pertama bagi militer Jepang. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menegaskan komitmen Tokyo untuk mencegah meluasnya kerusakan.

Bagi Indonesia, krisis ini bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga ujian bagi tata kelola darurat dan diplomasi regional. Kerja sama dengan Jepang menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan membutuhkan dukungan internasional, baik dari segi teknologi maupun personel. Namun, akar masalahnya—deforestasi, praktik lahan gambut, dan perubahan iklim—tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah upaya pemadaman dan rehabilitasi ini akan berkelanjutan, atau hanya respons jangka pendek yang berulang setiap musim kemarau. Masyarakat Kalimantan dan Sumatra menanti langkah konkret yang tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mencegahnya menyala kembali.