Nepal-China: Ketika Data Gletser Tak Kunjung Mengalir, Bencana Menghantam

Tiga bulan sebelum dinding air, lumpur, dan batu menewaskan ratusan jiwa di lembah Himalaya yang membatasi Nepal dan China, para pejabat kedua negara sebenarnya sudah duduk bersama di Kathmandu. Mereka membahas ancaman banjir bandang dan bahaya glasial, namun yang muncul kemudian hanyalah janji, bukan aksi nyata.

Pertemuan pada 27 Mei itu dihadiri sepuluh pejabat Nepal dan sekitar belasan dari China, termasuk perwakilan dari wilayah Tibet yang menjadi episentrum bencana. Agenda yang disiapkan pihak Nepal, seperti dikutip Reuters, menyebutkan adanya seruan untuk memperkuat kerja sama pemantauan banjir, cuaca, dan bahaya terkait gletser. Inventarisasi danau glasial serta pemetaan risiko pun masuk dalam daftar rekomendasi bersama.

Namun, dua pejabat hidrologi Nepal mengungkapkan kekecewaan. Mereka menilai informasi yang diterima dari China soal pergerakan gletser dan level air masih jauh dari harapan. Sauhardra Joshi, hidrolog di Divisi Prakiraan Banjir Nepal yang hadir dalam pertemuan itu, menyatakan pihaknya ingin mendapat peringatan dini jika ada pergerakan gletser di kawasan perbatasan. "Yang kami inginkan, dan masih kami harapkan, adalah jika ada pergerakan awal gletser di area itu, kami ingin mengetahuinya lebih cepat," ujarnya.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pada tahun sebelumnya, banjir akibat pelepasan air mendadak dari danau glasial di Tibet menewaskan sembilan orang di Nepal dan belasan lainnya hilang. Meski demikian, para pejabat dan ahli menegaskan bahwa lambatnya pertukaran data bukanlah faktor signifikan dalam bencana terbaru yang menewaskan hampir 800 orang di kedua negara dan lebih dari 3.000 orang dinyatakan hilang.

Kritik pun bermunculan di media sosial Nepal, menuding China lalai memberikan peringatan. Kedutaan Besar China di Nepal membantah dengan menyatakan bahwa timnya telah berbagi informasi penting secara tepat waktu. Mereka juga menggarisbawahi tantangan besar dalam memantau bahaya di kawasan Himalaya yang terpencil. Namun, pengakuan bahwa perjanjian berbagi data belum ditandatangani karena keterbatasan mandat dari Beijing menambah catatan merah dalam hubungan bilateral kedua negara.

Bencana yang terjadi pada Rabu lalu itu bermula dari runtuhnya bagian gletser di kawasan yang relatif tidak terpantau. Austin Lord, antropolog lingkungan dari Stimson Center, menilai kurangnya kerja sama bilateral bukan faktor utama dalam respons Nepal. Namun, ia mengakui bahwa sistem pertukaran data antara Nepal dan China masih sangat terbatas. "Ilmuwan China memiliki kapasitas dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk memantau dibandingkan pihak Nepal," katanya.

Kronologi bencana menunjukkan betapa berharganya sistem peringatan dini. Pada pukul 08.32 waktu Nepal, gelombang dahsyat menerjang pos perbatasan di Tibet. Dua puluh enam menit kemudian, Parajuli mendapat telepon dari otoritas penanggulangan bencana Nepal. Namun, stasiun pemantau di perbatasan sudah tidak mengirim data sejak pukul 08.40. Timnya kemudian mencoba menghubungi stasiun di hilir, tetapi gagal karena perangkat diduga hanyut. Peringatan publik baru dikirim ke ponsel warga pada pukul 09.13.

Keterlambatan ini menjadi pelajaran berharga. Nepal kini berencana mengusulkan perjanjian berbagi data dengan China, meniru model yang sudah berjalan dengan India. Parajuli menyebut pihaknya akan meminta data curah hujan dan level sungai setiap sepuluh menit, bukan hanya prakiraan hujan ekstrem. "Target utama kami adalah tidak melewatkan bencana apa pun di masa depan," tegasnya.

Bagi Indonesia, bencana di Nepal menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola data kebencanaan yang transparan dan cepat. Negara kepulauan dengan gunung berapi aktif dan rawan gempa ini tentu berkepentingan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan kerja sama regional. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah memiliki protokol berbagi data yang efektif dengan negara tetangga, atau masih terjebak dalam birokrasi yang lamban seperti yang dialami Nepal?