Prabowo Pastikan Hadir di Penutupan Muktamar NU ke-35, Simbol Kedekatan Istana dengan Ulama
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menutup Muktamar ke-35 NU di Jombang, Senin pagi, setelah sebelumnya membuka acara serupa.
- Kehadiran presiden dalam dua momen krusial ini menegaskan sinyal penguatan hubungan eksekutif dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia.
- Panitia mengimbau peserta hadir lebih awal, sementara dinamika internal muktamar disebut telah tuntas melalui musyawarah.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menutup secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8) pagi. Kepastian ini disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Minggu malam, menegaskan bahwa agenda penutupan akan berlangsung pukul 09.00 WIB.
Kedatangan kepala negara di momen penutupan bukan sekadar seremoni. Ini merupakan kali kedua dalam satu pekan Prabowo menyambangi lokasi yang sama—sebelumnya ia membuka muktamar pada Kamis (27/8) didampingi Wakil Presiden dan sejumlah pejabat tinggi. Pola ini jarang terjadi dalam sejarah muktamar, sehingga para pengamat menilai ada pesan politik yang ingin disampaikan Istana kepada konstituen NU yang diperkirakan mencapai puluhan juta orang.
Panitia lokal, K.H. Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq, mengungkapkan bahwa konfirmasi kehadiran presiden diterima melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. "Presiden mengusahakan sebelum pukul 10.00 WIB penutupan sudah tuntas karena beliau ingin hadir," ujarnya. Ia menambahkan, sambutan meriah dari puluhan ribu muktamirin saat pembukaan membuat Prabowo terkesan dan berkomitmen untuk kembali.
Di sisi lain, Gus Ipul memastikan bahwa perbedaan pendapat yang sempat mewarnai jalannya muktamar telah diselesaikan melalui musyawarah bersama para ulama, kiai, Rais Aam, dan ketua umum terpilih. "Semua bermusyawarah dengan baik," katanya, menekankan bahwa keputusan muktamar bersifat mengikat seluruh peserta.
Bagi Indonesia, muktamar NU kali ini memiliki bobot strategis. Di tengah dinamika politik pasca-pemilu, dukungan organisasi keagamaan terbesar menjadi modal sosial yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo. Kehadiran presiden di dua momen penting—pembukaan dan penutupan—dibaca sebagai upaya memperkuat legitimasi sekaligus menjembatani kepentingan nasional dengan aspirasi warga nahdliyin.
Lebih jauh, penyelesaian konflik internal secara musyawarah mencerminkan tradisi NU yang mengedepankan konsensus. Hal ini penting bagi stabilitas organisasi yang memiliki jaringan pesantren dan lembaga pendidikan di seluruh pelosok negeri. Keputusan yang dihasilkan muktamar diharapkan mampu menjawab tantangan kebangsaan, termasuk isu ekonomi dan moderasi beragama.
Kehadiran Prabowo juga menjadi perhatian publik karena bertepatan dengan konsolidasi politik menjelang tahun-tahun awal pemerintahannya. Apakah langkah ini akan diikuti dengan kebijakan konkret yang berpihak pada pendidikan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat? Publik menunggu realisasi dari simbol-simbol kedekatan yang ditampilkan di panggung muktamar.
Dengan selesainya muktamar, fokus berikutnya adalah bagaimana PBNU yang baru terbentuk mampu menjaga soliditas internal dan menjalankan program-program yang telah disepakati. Pertanyaan besarnya, sejauh mana pemerintah akan merespons rekomendasi muktamar dalam kebijakan nasional?



