Industri Penerbangan India Terpuruk: Skandal Keamanan dan Kerugian Triliunan Rupiah Menguji Ambisi Modi

Penerbangan sipil India, yang setahun lalu dipuji Perdana Menteri Narendra Modi sebagai simbol kebangkitan bangsa, kini justru menjadi sorotan tajam akibat rentetan insiden keselamatan dan kerugian finansial yang membengkak. Dua maskapai raksasa, Air India dan IndiGo, yang menguasai sembilan dari sepuluh kursi penerbangan domestik, tengah menghadapi ujian terbesar dalam sejarah operasional mereka.

Insiden terbaru terjadi awal bulan ini ketika sebuah pesawat Air India rute Phuket-New Delhi kehilangan ketinggian 91 meter secara tiba-tiba di tengah penerbangan, melukai 24 penumpang. Yang lebih memprihatinkan, kapten pesawat dilaporkan positif menggunakan ganja setelah pendaratan, mendorong maskapai melakukan tes narkoba mendadak terhadap seluruh pilot. Kasus ini menambah panjang daftar masalah yang membayangi Air India sejak kecelakaan Boeing 787 Dreamliner tahun lalu yang menewaskan 241 orang.

Audit internal yang dilakukan parlemen India menemukan sekitar 100 pelanggaran keselamatan di Air India, termasuk tujuh pelanggaran yang memerlukan tindakan korektif segera dan kekurangan pelatihan berulang bagi pilot Boeing 787 dan 777. Mantan kepala operasional penerbangan, Shakti Lumba, menilai budaya keselamatan di maskapai tersebut masih longgar. "Semua orang hanya berbicara tentang keselamatan tanpa tindakan nyata," ujarnya kepada AFP. Mantan direktur eksekutif Air India, Jitender Bhargava, juga mempertanyakan pengawasan manajemen atas kasus narkoba yang melibatkan pilot.

Di sisi finansial, tekanan semakin berat. Penutupan wilayah udara Pakistan akibat ketegangan geopolitik memaksa penerbangan mengambil rute lebih panjang dan mahal. Kenaikan harga bahan bakar jet akibat konflik Timur Tengah memperparah keadaan. Lembaga pemeringkat ICRA memperkirakan maskapai India akan kehilangan hampir US$4 miliar pada tahun fiskal ini. Kerugian Air India membengkak lebih dari dua kali lipat menjadi US$2,3 miliar, sementara IndiGo mencatat kerugian dua kuartal berturut-turut. Dampaknya, IndiGo menutup operasi pesawat berbadan lebar, dan Air India dikabarkan menunda pengiriman hingga 500 pesawat.

Krisis ini menjadi pukulan telak bagi sektor yang selama ini dianggap sebagai kisah sukses. Tahun lalu, maskapai India mengangkut sekitar 167 juta penumpang, dua kali lipat dari dekade sebelumnya. Namun, pertumbuhan yang pesat tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi. "Masalahnya bukan kurangnya pertumbuhan, melainkan ekosistem yang tidak mampu mengimbangi," kata Harsh Vardhan, ketua Starair Consulting. Regulator penerbangan sipil India (DGCA) dinilai lebih berperan sebagai fasilitator daripada pengawas, sebagaimana diungkapkan Lumba. Kegagalan IndiGo dalam mematuhi aturan kelelahan pilot tahun lalu menjadi contoh nyata lemahnya penegakan aturan.

Dominasi duopoli Air India dan IndiGo semakin mempersulit upaya perbaikan. Tujuh maskapai besar telah kolaps atau dijual dalam dua dekade terakhir, membuat regulator enggan menjatuhkan sanksi berat. Mark Martin dari Martin Consulting menilai duopoli hanya berfungsi jika operatornya dewasa dan bertanggung jawab, namun di India kondisinya lebih mirip "gerombolan teritorial". Pemerintah India menyadari perlunya kompetisi dan telah menyetujui dua maskapai baru, serta mempertimbangkan relaksasi aturan kepemilikan bandara oleh maskapai, yang bisa membuka peluang bagi konglomerat seperti Adani Group.

Bagi Indonesia, krisis ini menjadi pelajaran berharga. Pertumbuhan penerbangan yang cepat tanpa diimbangi tata kelola keselamatan dan regulasi yang ketat dapat berujung pada bencana reputasi dan finansial. Maskapai Indonesia, yang juga beroperasi di tengah tantangan serupa, perlu mengevaluasi kesiapan mereka menghadapi lonjakan permintaan. Pertanyaannya, apakah regulator dan maskapai di kawasan ini mampu belajar dari kesalahan India sebelum terlambat?