MPR Buka Draf PPHN ke Publik: Kompas Pembangunan atau Sekadar Dokumen Elite?

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akhirnya membuka draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada publik, sebuah langkah yang dinilai pengamat sebagai ujian krusial bagi masa depan perencanaan pembangunan Indonesia. Agus Widjajanto, pemerhati sosial politik dan praktisi hukum, menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan kunci agar PPHN benar-benar menjadi kompas pembangunan yang mengikat lintas rezim, bukan sekadar dokumen yang lahir dari ruang tertutup elite politik.

Menurut Agus, publikasi draf ini adalah pengakuan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh ditentukan sepihak. Akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok profesi, hingga generasi muda harus diberi ruang untuk menguji dan memperkaya substansi haluan negara. “Kita dukung MPR buka draf PPHN,” ujarnya di Jakarta, Minggu, seraya mengingatkan bahwa tanpa keterlibatan publik, dokumen ini hanya akan menjadi artefak politik yang mudah ditinggalkan ketika kekuasaan berganti.

Urgensi PPHN muncul dari kekosongan arah pembangunan yang dirasakan sejak reformasi. Setelah kewenangan MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapus melalui amandemen UUD 1945 pada 1999–2002, perencanaan nasional bertumpu pada RPJPN, RPJMN, dan RKP yang kerap berubah mengikuti visi presiden. Agus menggambarkan situasi ini sebagai “berlayar tanpa kompas nasional” selama 27 tahun, di mana setiap pergantian kepemimpinan berpotensi memutus kesinambungan program strategis yang membutuhkan waktu lebih dari satu periode.

Agenda seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, pertahanan, serta transformasi ekonomi membutuhkan waktu 20 tahun atau lebih. Tanpa haluan yang disepakati bersama, proyek-proyek raksasa ini rentan terombang-ambing oleh perubahan politik. Agus menegaskan bahwa PPHN harus menjadi penjaga kesinambungan itu, tetapi ia juga mengingatkan agar dokumen ini tidak mengatur kebijakan secara terlalu rinci, sehingga pemerintah tetap memiliki fleksibilitas menghadapi dinamika teknologi, geopolitik, dan ekonomi global.

Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa PPHN disiapkan sebagai pedoman pembangunan lintas pemerintahan, bukan instruksi teknis bagi presiden. “PPHN adalah haluan filosofis bangsa dalam mencapai tujuan bernegara,” katanya. Pernyataan ini penting untuk meredam kekhawatiran bahwa PPHN akan menjadi alat untuk mengembalikan supremasi MPR atau membatasi ruang gerak eksekutif. Agus sependapat, namun ia menyoroti persoalan yang lebih rumit: bentuk hukum PPHN. Opsi penetapan melalui TAP MPR, menurutnya, memerlukan kajian konstitusional yang mendalam agar tidak menimbulkan benturan kewenangan atau dualisme legitimasi politik.

Alternatif lain yang ia tawarkan adalah amandemen terbatas UUD 1945 untuk memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi PPHN, tanpa harus mengubah sistem presidensial. “Yang diperlukan bukan mengembalikan masa lalu secara utuh. Kita harus mengambil substansi yang masih relevan, kemudian mendesainnya sesuai demokrasi konstitusional setelah Reformasi,” ujar Agus. Ini adalah titik krusial yang akan menentukan apakah PPHN menjadi instrumen perencanaan yang efektif atau justru memicu perdebatan politik yang berkepanjangan.

“Indonesia membutuhkan kompas, tetapi kompas itu tidak boleh berubah menjadi kemudi yang dipegang oleh satu lembaga politik.” — Agus Widjajanto

Bagi Indonesia, pembukaan draf PPHN ini bukan sekadar soal administrasi ketatanegaraan, melainkan juga ujian bagi kualitas demokrasi. Jika partisipasi publik benar-benar diakomodasi, PPHN bisa menjadi instrumen untuk mengurangi ketidakpastian kebijakan yang selama ini menjadi keluhan pelaku usaha dan investor. Namun, jika proses ini hanya formalitas, maka dokumen yang dihasilkan akan kehilangan legitimasi dan kembali menjadi sumber konflik politik. Pertanyaannya, apakah MPR dan pemerintah mampu mengelola ekspektasi publik yang begitu luas, atau justru akan terjebak dalam kepentingan jangka pendek?