Menggali Luka Sejarah: Kamboja Latih Pemandu Wisata soal Genosida Khmer Merah

PHNOM PENH — Sebanyak 45 pemandu wisata di Kamboja kini dibekali pemahaman mendalam tentang rezim Khmer Merah melalui program pelatihan yang digagas oleh Pengadilan Luar Biasa di Kamboja (ECCC). Inisiatif ini bukan sekadar menambah wawasan, melainkan upaya serius untuk menjaga narasi sejarah tetap utuh di tengah derasnya arus wisatawan domestik dan mancanegara.

Lokakarya bertajuk “Transitional Justice: The Legacy of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia and Cambodia’s Memorial Sites” digelar pada 28 Agustus lalu, bekerja sama dengan Museum Genosida Tuol Sleng. Materi yang disampaikan mencakup konteks historis kekejaman Khmer Merah, mandat ECCC, partisipasi korban, hingga kerangka reparasi dan fungsi residual pengadilan. Para peserta juga diajak menelusuri ruang-ruang pameran yang berkaitan dengan sisa fungsi ECCC.

Hem Kranh Tony, Sekretaris Negara di Kantor Dewan Menteri sekaligus Pelaksana Direktur Administrasi ECCC, menegaskan bahwa penguatan kapasitas pemandu wisata adalah kunci agar pengetahuan sejarah dan warisan keadilan dapat dikomunikasikan secara akurat. Menurutnya, pelatihan ini vital untuk menjaga kebenaran sejarah, menghormati para korban, dan memastikan pelajaran masa lalu tidak terdistorsi oleh generasi mendatang.

Senada dengan itu, Prak Sonnara, Sekretaris Negara di Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa, menilai lokakarya ini sebagai platform penting untuk berbagi pengetahuan tentang keadilan transisional. Ia berharap diskusi semacam ini mampu mendorong interpretasi sejarah yang bertanggung jawab dalam konteks sosial Kamboja, sekaligus memperkuat peran situs memorial dalam pendidikan perdamaian dan kewarganegaraan global.

Para peserta tidak hanya mendapat paparan teoretis, tetapi juga menelaah bukti-bukti dari Pusat Keamanan S-21, Pusat Genosida Choeung Ek, dan Pusat Keamanan M-13. Kunjungan langsung ke lokasi-lokasi bersejarah ini memberikan pengalaman konkret yang memperkaya kemampuan mereka dalam menyampaikan kisah kelam masa lalu kepada wisatawan.

Bagi Indonesia, langkah Kamboja ini menawarkan refleksi menarik. Negara kita juga memiliki sejarah kelam, seperti peristiwa 1965 dan konflik di berbagai daerah, yang pengelolaan narasinya kerap menjadi perdebatan. Pendekatan Kamboja yang melibatkan pemandu wisata sebagai garda terdepan edukasi publik bisa menjadi model bagaimana situs bersejarah tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga sarana pembelajaran kolektif.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga keberlanjutan program semacam ini di tengah keterbatasan anggaran dan perubahan politik. Apakah Kamboja mampu memperluas pelatihan ke lebih banyak pemandu di daerah lain? Atau akankah inisiatif ini menjadi proyek sekali jalan yang kehilangan momentum? Jawabannya akan menentukan seberapa dalam luka sejarah bisa disembuhkan melalui pendidikan.