Kabut Asap Lintas Batas Uji Solidaritas ASEAN: Perlukah Dana Abadi Baru?
Baca dalam 60 detik
- Ketua SIIA menilai respons pemadaman kebakaran lahan di Asia Tenggara sudah menunjukkan progres, meski koordinasi informasi masih perlu ditingkatkan.
- Pusat koordinasi baru ASEAN di Jakarta belum beroperasi penuh, sementara usulan Malaysia untuk dana khusus pencegahan kabut asap masih menunggu realisasi.
- Keterbatasan anggaran akibat ekonomi global yang lesu berpotensi menghambat penanganan karhutla pada musim kemarau 2026.
Musim kemarau tahun ini kembali menguji ketangguhan negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi bencana kabut asap lintas batas. Ketua Singapore Institute of International Affairs (SIIA), Simon Tay, menilai situasi ini menjadi ujian nyata bagi efektivitas kerja sama regional, terutama dalam hal pemadaman kebakaran lahan dan berbagi data ilmiah.
Menurut Tay, upaya yang telah dilakukan negara-negara ASEAN dalam memantau titik panas dan bertukar informasi melalui ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) patut diapresiasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa masih ada celah dalam koordinasi rencana pemadaman dan kecepatan penyebaran informasi antarnegara. "Kerja sama untuk memadamkan api adalah prioritas utama saat ini. Kami melihat upaya nyata meski belum sempurna," ujarnya dalam wawancara dengan Bernama.
Fenomena El Nino yang kuat tahun ini memperparah kondisi cuaca panas dan kering, sehingga meningkatkan risiko kebakaran lahan yang sulit dikendalikan. Tay mengingatkan bahwa perubahan iklim diprediksi akan membawa musim kemarau yang lebih ekstrem di tahun-tahun mendatang, sehingga solusi jangka panjang tidak bisa hanya bergantung pada respons musiman.
Di tengah situasi ini, ASEAN telah meluncurkan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) di Jakarta pada awal tahun. Namun, pusat koordinasi tersebut belum sepenuhnya beroperasi. Tay berharap musim kabut asap tahun ini menjadi pendorong bagi seluruh negara anggota untuk segera meratifikasi perjanjian implementasi sehingga pusat tersebut dapat berfungsi maksimal.
Pada pertemuan menteri ASEAN tentang kabut asap pada Juli lalu, Malaysia mengusulkan penguatan "diplomasi sains" dan pembentukan Sustainable Haze Fund yang baru. Usulan ini dinilai Tay sebagai langkah positif, mengingat dana yang ada saat ini—Haze Pollution Control Fund—memiliki sumber daya yang terbatas. "Dana yang ada tidak cukup untuk menangani skala masalah yang semakin besar," katanya.
Bagi Indonesia, isu ini memiliki dimensi domestik yang krusial. Sebagai negara dengan lahan gambut terluas di Asia Tenggara, Indonesia kerap menjadi sumber utama kabut asap lintas batas. Keberadaan ACC THPC di Jakarta diharapkan dapat memperkuat koordinasi penanggulangan karhutla, namun efektivitasnya masih menunggu komitmen finansial dan politik dari semua pihak. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah akibat perlambatan ekonomi global dapat menghambat upaya pencegahan di tingkat lapangan.
Simon Tay juga menyoroti bahwa musim kebakaran 2026 akan menjadi tantangan tersendiri karena banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi pengetatan anggaran publik. "Otoritas lokal dan badan penanggulangan bencana mungkin memiliki sumber daya keuangan yang lebih sedikit," jelasnya. Hal ini berpotensi memperlambat respons cepat terhadap titik api yang muncul.
Ke depan, kabut asap dipastikan akan tetap menjadi agenda utama ketika Singapura memegang keketuaan ASEAN pada 2027. Tay melihat situasi saat ini sebagai "stres test" bagi kesiapan kawasan, sekaligus peluang untuk membangun kerja sama yang lebih kokoh. Pertanyaannya, apakah negara-negara ASEAN mampu mengubah krisis menjadi momentum untuk memperkuat institusi dan pendanaan, atau justru terjebak dalam siklus respons reaktif yang sama setiap tahun?
