Dedi Mulyadi Ajak Parpol Kawal Pembangunan Jabar, Demokrat Jabar Gelar Musda Percepatan
Baca dalam 60 detik
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya sinergi dengan partai politik untuk menyukseskan agenda pembangunan daerah.
- Partai Demokrat Jawa Barat menggelar Musda lebih awal dari jadwal, menetapkan Anton Sukartono Suratto sebagai calon tunggal ketua DPD periode 2026-2031.
- Percepatan Musda ini menjadi sinyal konsolidasi politik menjelang dinamika pemerintahan daerah yang semakin kompleks.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta partai politik, khususnya yang memiliki kursi di DPRD, untuk duduk bersama dalam merancang dan mengawal pembangunan provinsi. Ajakan itu disampaikan di tengah Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Jawa Barat yang berlangsung di Bandung, Senin (24/8) malam. Menurut Dedi, komunikasi yang sudah terjalin baik antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat agar konsepsi pembangunan tidak hanya berhenti di atas kertas.
Dedi menegaskan bahwa kolaborasi dengan parpol bukan sekadar formalitas politik, melainkan kebutuhan teknis untuk menuntaskan agenda pembangunan. "Harapan bisa bersama menuntaskan konsepsi dan teknokrasi pembangunan di Jawa Barat. Selama ini komunikasi dengan pimpinan partai, DPD, fraksi, dan kami juga melihat dinamika di DPRD juga baik," ujarnya dalam sambutan yang dihadiri sejumlah politisi senior Demokrat, seperti Dede Yusuf dan Andi Mallarangeng.
Musda kali ini memiliki keunikan tersendiri. Partai Demokrat Jawa Barat memutuskan mempercepat pelaksanaan musda melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa (musdalub), padahal kepengurusan baru berjalan empat tahun empat bulan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan kewenangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sesuai AD/ART partai. Tujuannya, mempercepat penataan organisasi di provinsi dengan basis pemilih terbesar kedua di Indonesia.
Keputusan yang lebih mengejutkan datang dari proses seleksi calon ketua. Hingga batas pendaftaran, hanya satu nama yang memenuhi syarat: Anton Sukartono Suratto. Dengan dukungan 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan satu organisasi sayap, Anton langsung ditetapkan secara aklamasi sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat periode 2026-2031. Herman menegaskan, "Karena hanya calon tunggal, pelaksanaan musda berjalan lebih cepat dan Anton ditetapkan secara aklamasi untuk selanjutnya diusulkan ke ketua umum." Langkah ini menunjukkan konsolidasi internal yang relatif mulus di tengah dinamika politik nasional yang kerap bergejolak.
Di luar urusan organisasi, Musda ini juga menjadi ajang evaluasi dan perumusan strategi partai ke depan. Herman mengingatkan para kader untuk terus mendekatkan diri ke masyarakat, meniru gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dikenal dekat dengan rakyat. "Masyarakat Jawa Barat itu memilih dengan hati. Jadi kami ingatkan kader di Jawa Barat harus dekat dengan rakyat. Seperti KDM, dekat dengan rakyat, maka tiru beliau agar Demokrat ke depan bisa dicintai," katanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa elektabilitas di Jabar tidak cukup hanya dengan mesin politik, tetapi juga kedekatan emosional dengan konstituen.
Langkah Demokrat Jabar ini menarik dicermati dalam konteks peta politik nasional. Jawa Barat selama ini menjadi barometer elektoral karena jumlah pemilihnya yang besar. Percepatan musda dan penetapan calon tunggal bisa dibaca sebagai upaya partai untuk memastikan soliditas organisasi menghadapi agenda-agenda politik ke depan, termasuk pilkada serentak dan pemilu legislatif. Dengan kepemimpinan yang sudah jelas, partai dapat lebih fokus pada penguatan basis massa dan penyusunan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi Dedi Mulyadi, dukungan parpol seperti Demokrat menjadi penting untuk memuluskan program-program unggulannya, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur hingga penanganan isu-isu sosial seperti kemiskinan dan akses listrik. Sebelumnya, Dedi sempat menyoroti masih ada 80 ribu warga Jabar yang belum menikmati listrik, sebuah ironi bagi provinsi yang menjadi pusat energi nasional. Kemitraan dengan partai politik diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mempercepat solusi atas persoalan-persoalan tersebut.
Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana Anton Sukartono Suratto akan menjalankan roda organisasi dan menjaga harmoni dengan pemerintah provinsi. Dengan pengalaman dan dukungan yang solid, ia dituntut mampu menerjemahkan visi partai menjadi aksi nyata yang dirasakan masyarakat. Apakah langkah konsolidasi ini akan berbuah manis pada kontestasi politik berikutnya? Waktu yang akan menjawab, tetapi sinyal awal menunjukkan bahwa Demokrat Jabar serius membangun fondasi yang kuat.



