Prabowo Kunci Target PLTS 100 GWp: Tim Energi Diganjar Bintang Jika Rampung Dua Tahun

Presiden Prabowo Subianto menggoda tim energi Kabinet Merah Putih dengan bintang penghargaan apabila proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) berhasil dituntaskan dalam dua tahun. Target yang semula dipatok tiga tahun itu dipersingkat setelah kepala negara menilai kapasitas birokrasi dan BUMN energi mampu bergerak lebih gesit.

Dalam peluncuran program PLTS 100 GWp di Jembrana, Bali, Senin, Prabowo secara terbuka mengonfirmasi kesiapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN, serta Direktur Utama Pertamina. Ia menyebut seluruh elemen tersebut telah menyatakan komitmennya di hadapan para undangan. Percepatan ini bukan sekadar ambisi, melainkan bagian dari janji kerja nyata yang ingin dibuktikan pemerintah.

Angka 100 GWp memang bukan capaian kecil. Sebagai pembanding, total kapasitas pembangkit listrik nasional saat ini baru sekitar 88 GW yang berasal dari batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Artinya, proyek surya anyar ini akan menambah kapasitas lebih besar daripada seluruh infrastruktur kelistrikan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Jika terealisasi, Indonesia akan melompat jauh dalam peta transisi energi regional, sekaligus menekan ketergantungan pada energi fosil.

Prabowo membandingkan dengan program swasembada pangan yang awalnya ditargetkan empat tahun, tetapi berhasil diselesaikan dalam satu tahun oleh tim pertanian. "Berarti kalau saya kasih target tiga tahun untuk tim energi, ya... dua tahun lah," ujarnya, seperti dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden. Logika akselerasi ini menjadi semacam uji loyalitas dan kapasitas eksekusi kabinet.

Bagi pelaku industri dan investor, percepatan ini membuka peluang besar di sektor hulu hingga hilir energi surya. Manufaktur panel, pengembangan lahan, transmisi, hingga penyimpanan baterai berpotensi menjadi ladang investasi baru. Namun, tantangan teknis dan finansial tetap menganga: pembebasan lahan, integrasi ke jaringan listrik nasional, serta pendanaan yang diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS. Pertanyaan besar pun muncul: apakah target dua tahun itu realistis atau sekadar retorika politik?

Para pengamat energi menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kecepatan perizinan. Tanpa reformasi regulasi yang mendukung, target ambisius bisa berujung pada proyek mangkrak. Di sisi lain, jika berhasil, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama energi surya di Asia Tenggara, menarik minat investor global yang tengah mencari pasar dengan komitmen dekarbonisasi kuat.

Pemerintah tampaknya ingin menjadikan proyek ini sebagai bukti bahwa Kabinet Merah Putih mampu bekerja melampaui ekspektasi. Namun, publik dan pasar akan terus mengawasi realisasi di lapangan. Akankah dua tahun cukup untuk membangun kapasitas yang setara dengan seluruh pembangkit eksisting? Atau akankah target itu kembali meleset seperti proyek-proyek infrastruktur besar sebelumnya? Waktu yang akan menjawab, tetapi komitmen politik sudah ditegaskan di depan publik.