Filipina Genjot Anggaran Drone Militer: Respons atas Ketegangan Laut China Selatan

Manila berencana memperluas kemampuan militer tanpa awak, termasuk pengembangan dan pengadaan drone, sebagai bagian dari upaya modernisasi pertahanan. Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro mengungkapkan hal ini dalam sidang anggaran di DPR, Selasa (25/8), seraya mengusulkan kenaikan anggaran kementerian sebesar 6,3% untuk tahun fiskal 2027.

Langkah ini menandai pergeseran fokus keamanan Filipina dari ancaman internal ke eksternal, seiring meningkatnya frekuensi konfrontasi dengan Beijing di Laut China Selatan. Wilayah yang menjadi sengketa di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Manila kini menjadi prioritas utama, mendorong kebutuhan akan aset pertahanan yang lebih canggih.

Selain drone, Filipina juga berencana menambah korvet berpeluru kendali dan aset pertahanan utama lainnya. Namun, Teodoro menekankan bahwa pengembangan sistem, konektivitas, dan pengetahuan operasional menjadi prioritas, bukan sekadar jumlah personel atau perangkat keras. "Lebih dari personel, yang penting adalah integrasi ke dalam operasi, apa yang Anda lakukan dengannya dan bagaimana menggunakannya," ujarnya.

Teodoro enggan merinci sistem spesifik yang sedang dipertimbangkan, dengan alasan kerahasiaan dan sensitivitas tinggi, terutama terkait kecerdasan buatan (AI). Ia menyebutkan bahwa Filipina menjalin kontak erat dengan sejumlah negara yang memiliki keahlian di bidang teknologi drone. Ukraina, melalui duta besarnya untuk Filipina, Yuliia Fediv, telah mengonfirmasi adanya diskusi kerja sama teknologi drone dengan Manila pada Juni lalu. Sementara itu, Amerika Serikat telah memberikan empat drone laut bertenaga surya kepada militer Filipina untuk meningkatkan pengawasan maritim.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis di kawasan. Sebagai sesama negara ASEAN yang juga memiliki kepentingan di Laut China Selatan, Jakarta perlu mencermati dinamika militer di kawasan. Meskipun Indonesia mengusung pendekatan diplomasi, peningkatan kapabilitas pertahanan negara tetangga dapat memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata regional. Namun, di sisi lain, kerja sama pertahanan yang erat antara Filipina dan negara-negara seperti AS dan Ukraina juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jejaring pertahanannya, terutama dalam hal teknologi drone yang semakin relevan untuk pengawasan maritim di wilayah perairan yang luas.

Keputusan Filipina untuk memprioritaskan drone menunjukkan tren global di mana peperangan modern semakin mengandalkan teknologi tanpa awak. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pengadaan alat, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Pertanyaannya, apakah negara-negara ASEAN lainnya akan mengikuti jejak Filipina dalam memperkuat kemampuan drone mereka, atau justru memilih jalur diplomasi yang lebih intensif untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan? Ke depan, keseimbangan antara modernisasi militer dan stabilitas kawasan akan menjadi ujian bagi seluruh negara di Asia Tenggara.