Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Dikunci Rp5.000 hingga Oktober, Pramono Siapkan 'Kado' Tarif Khusus
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI memastikan tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai tetap Rp5.000 selama masa awal operasional hingga Oktober 2026.
- Gubernur Pramono Anung mengisyaratkan adanya kebijakan tarif khusus yang akan diumumkan setelah masa transisi, dengan 15 golongan tetap gratis.
- Peresmian LRT yang dijadwalkan 26 Agustus masih menunggu jadwal Presiden Prabowo yang sedang fokus menangani bencana di NTT dan Kalimantan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengunci tarif LRT Jakarta untuk koridor Kelapa Gading–Manggarai pada angka Rp5.000 selama masa awal operasional hingga Oktober 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat meninjau kesiapan akhir moda raya tersebut di Stasiun LRT Manggarai, Senin (24/8).
Kebijakan tarif flat ini berlaku sebagai strategi transisi untuk menarik minat masyarakat beralih ke transportasi publik sebelum skema tarif baru diberlakukan. Setelah Oktober, pemprov akan mengevaluasi besaran tarif, termasuk kemungkinan memberlakukan tarif khusus bagi pengguna setia LRT Jakarta. "Ada kemungkinan angkanya nanti kita memberikan kado sesuatu lah, tapi nanti kami putuskan," ujar Pramono, memberi sinyal adanya insentif menarik bagi penumpang.
Di tengah wacana tarif baru, Pramono menegaskan bahwa 15 golongan masyarakat Jakarta yang selama ini menikmati layanan transportasi gratis tidak akan kehilangan hak tersebut. Langkah ini sejalan dengan upaya pemprov menjaga aksesibilitas layanan publik bagi kelompok rentan, sekaligus mendorong penggunaan moda ramah lingkungan.
Progres pembangunan LRT Jakarta koridor Kelapa Gading–Manggarai sendiri telah mencapai 100 persen. Rel dan jalur layang dinyatakan rampung, dan saat ini proses tinggal menunggu pengujian dari Kementerian Perhubungan. Peresmian direncanakan pada Rabu, 26 Agustus, oleh Pramono bersama Presiden Prabowo Subianto, meski jadwal masih fleksibel mengikuti agenda presiden yang tengah fokus menangani gempa bumi di NTT dan kebakaran hutan di Kalimantan.
Bagi warga Jakarta, kepastian tarif ini memberikan kejelasan biaya transportasi dalam beberapa bulan ke depan. Dengan tarif yang relatif terjangkau, LRT diharapkan menjadi alternatif efektif untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Namun, pertanyaannya adalah seberapa besar subsidi yang harus ditanggung pemprov jika tarif tidak dinaikkan signifikan setelah Oktober? Keputusan ini tentu akan berdampak pada anggaran daerah dan daya saing transportasi publik.
Pengamat transportasi menilai kebijakan tarif murah pada masa awal operasional adalah langkah tepat untuk membangun kebiasaan baru di masyarakat. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam perhitungan biaya operasional dan subsidi silang agar keberlanjutan layanan tetap terjaga. Kehadiran LRT Jakarta diharapkan mampu mengurai kepadatan di koridor timur Jakarta, yang selama ini dilayani oleh Transjakarta dan KRL.
Dengan peresmian yang tinggal menunggu waktu, publik menantikan apakah "kado" tarif khusus yang dijanjikan Pramono akan berupa diskon tambahan, paket langganan, atau integrasi tiket dengan moda lain. Yang jelas, langkah ini menjadi ujian bagi pemprov dalam mengelola transportasi massal modern yang efisien dan berkeadilan. Apakah LRT Jakarta mampu menjadi tulang punggung baru mobilitas warga, atau justru menambah beban subsidi yang tak terkendali? Waktu yang akan menjawab.
