Prabowo Turun Langsung ke Riau: Karhutla Jadi Ujian Koordinasi Penanganan Bencana

Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin siang, dan langsung memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Provinsi Riau. Langkah ini bukan sekadar seremoni: kepala negara memastikan sendiri bahwa operasi pemadaman berjalan cepat dan terkoordinasi di tengah meluasnya titik api yang mengancam wilayah Sumatera.

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Setelah itu, Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung MV3 buatan dalam negeri menuju lokasi rapat. Kehadiran tiga pimpinan tertinggi keamanan dalam satu momen menggarisbawahi bahwa karhutla diperlakukan sebagai persoalan strategis, bukan sekadar bencana lingkungan rutin.

Rapat yang dibuka Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya itu dihadiri sejumlah menteri, kepala BIN, pimpinan daerah, serta perwakilan BMKG, Basarnas, dan BPBD. Agenda utamanya mendengarkan paparan BNPB tentang kondisi terkini dan langkah penanganan di lapangan. Ini adalah kunjungan kedua Prabowo dalam rangkaian pemantauan karhutla setelah sebelumnya ia meninjau Kalimantan, menandakan adanya tekanan politik untuk menunjukkan hasil nyata.

Pemerintah telah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di Sumatera, fokus diarahkan ke Riau, Jambi, dan Sumsel. Strategi yang dijalankan memadukan operasi darat dan udara, termasuk patroli rutin, modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan, serta pemadaman lewat helikopter water bombing. Namun, efektivitas operasi ini masih menjadi pertanyaan besar mengingat luasnya area yang terbakar dan keterbatasan sumber daya.

Bagi Indonesia, karhutla bukan isu baru, tetapi dampaknya semakin mahal. Setiap musim kemarau, kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan warga di Riau dan provinsi tetangga, tetapi juga memicu kerugian ekonomi di sektor perkebunan, penerbangan, dan pariwisata. Lebih jauh, kebakaran gambut melepas emisi karbon dalam jumlah besar, memperburuk posisi tawar Indonesia dalam negosiasi iklim global. Karena itu, kunjungan presiden ini bisa dibaca sebagai upaya menegaskan komitmen pemerintah di mata domestik dan internasional.

Yang menarik, kehadiran Panglima TNI dan Kapolri dalam rapat tersebut mengindikasikan pendekatan keamanan dalam penanganan karhutla. Ini sejalan dengan instruksi Presiden yang menekankan koordinasi lintas sektor dan kecepatan. Namun, publik menanti apakah langkah ini akan diikuti penindakan tegas terhadap korporasi yang kerap menjadi dalang pembakaran lahan. Sebab, tanpa efek jera, operasi pemadaman hanya akan menjadi siklus tahunan yang berulang.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa operasi modifikasi cuaca dan water bombing benar-benar menjangkau titik-titik api yang sulit diakses. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pencegahan dini harus diperkuat. Pertanyaannya, akankah kunjungan presiden ini menjadi titik balik dalam pengelolaan karhutla yang lebih serius, atau sekadar respons jangka pendek yang mereda setelah musim hujan tiba?