Menjelang RTS Link Beroperasi, Johor Bahru Uji Kemampuan Ubah Pusat Kota yang Car-Dependent Menjadi Ramah Pejalan Kaki

Johor Bahru, kota di selatan Malaysia yang selama ini identik dengan kemacetan dan belanja murah, tengah bersiap menghadapi ujian besar: mengubah kawasan pusat bisnisnya yang bergantung pada kendaraan bermotor menjadi ruang yang nyaman untuk berjalan kaki. Tekanan ini muncul seiring akan beroperasinya Jalur Transit Cepat (RTS Link) yang menghubungkan kota itu dengan Singapura pada Januari 2027, serta hadirnya Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) yang diprediksi mengalirkan lebih banyak orang, perusahaan, dan investasi ke kawasan tersebut.

Kawasan pusat bisnis Johor Bahru, yang secara resmi ditetapkan sebagai Ibrahim International Business District (IIBD), mencakup area seluas 101 hektare — setara 141 lapangan sepak bola. Pemerintah negara bagian Johor menargetkan nilai ekonomi kawasan ini melonjak dari RM208 juta menjadi RM21 miliar pada 2040. Namun, para perencana kota dan pakar transportasi menilai infrastruktur pejalan kaki yang ada saat ini masih jauh dari memadai. Trotoar yang berlubang, jalur sepeda yang terhalang parkir sembarangan, serta lahan kosong yang terbengkalai menjadi pemandangan umum di jantung kota.

“Berjalan kaki di pusat kota Johor Bahru itu tidak kenal ampun. Satu lubang, satu penyeberangan yang terblokir, satu lajur mobil parkir, dan seluruh perjalanan bisa gagal,” ujar Muhammad Zaly Shah, profesor transportasi dan logistik di Universitas Teknologi Malaysia. Ia menegaskan bahwa dengan kapasitas RTS Link yang mampu mengangkut hingga 10.000 penumpang per jam per arah, mustahil semua orang bisa bergerak dengan mobil di dalam kawasan tersebut. “Ini bukan anti-mobil. Aritmetikanya sederhana: apa yang akan dibawa RTS dan SEZ membuat mustahil semua orang bepergian dengan mobil di CBD. Karena itu, berjalan kaki harus menjadi pilihan yang layak,” tambahnya.

Arsitek Chau Loon Wai, dosen senior di Fakultas Lingkungan Terbangun dan Survei Universitas Teknologi Malaysia, menyambut baik fokus baru pada pusat kota setelah bertahun-tahun pembangunan di pinggiran menyebabkan “pengosongan” inti kota. Menurutnya, pembangunan jalan tol yang menghubungkan pengendara dari Singapura membuat CBD terlewati dan kehilangan “sentralitas spasial”-nya. Namun, kehadiran RTS Link akan mengembalikan fokus ke IIBD. “Kita tidak punya pilihan selain mengembalikan fokus ke pusat dan mengatasi ketegangan yang menyertainya,” katanya.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Johor telah mengumumkan pembangunan jalur pejalan kaki elevated sepanjang 450 meter yang akan menghubungkan Stasiun Bukit Chagar dengan JB Sentral, halte bus, taksi, serta pusat perbelanjaan seperti Johor Bahru City Square dan Komtar JBCC. Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke, mengumumkan rencana ini pada 18 Agustus lalu. Namun, para ahli menekankan bahwa walkway ini tidak bisa berdiri sendiri. “Proyek hanya berhasil jika terhubung. Sebuah tulang punggung membutuhkan pita, penyeberangan, jalan samping, dan bagian yang terlindung yang memberikan akses ke tujuan,” kata Zaly, merujuk pada jaringan pejalan kaki di Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Hong Kong sebagai contoh yang bisa dipelajari.

Keterlibatan Zaha Hadid Architects, firma arsitektur global yang berbasis di London, dalam seminar yang digelar pada Juli lalu menjadi sorotan. Direktur firma tersebut, Filippo Innocenti, memaparkan gagasan untuk mengintegrasikan “viabilitas kendaraan” Johor Bahru ke dalam lingkungan yang lebih ramah pejalan kaki. Namun, pimpinan Cerebrum, Umar Zakir Abdul Hamid, menegaskan bahwa partisipasi tersebut bersifat “organik dan tidak mengikat”, sekadar pertukaran ide, dan belum ada penunjukan resmi untuk menggarap proyek di IIBD. Meski demikian, kehadiran firma sekelas Zaha Hadid dinilai mampu menarik minat investor. “Mereka adalah penarik kerumunan dan penarik investasi,” ujar Chau.

Bagi pesepeda seperti Wong Chien Yee, kondisi infrastruktur saat ini membuatnya enggan melintasi IIBD. “Saya ingin bersepeda melewati kawasan tepi air Danga Bay dan masuk ke kota, tapi itu tidak aman dan tidak layak,” keluhnya. Ia berharap pemerintah menyediakan jalur khusus yang layak bagi pejalan kaki dan pesepeda sebelum RTS Link beroperasi. Para ahli juga menyoroti adanya lahan kosong yang terbengkalai di pusat kota, yang dapat menghambat pembangunan jaringan pejalan kaki yang terintegrasi. Pemerintah daerah, khususnya Dewan Kota Johor Bahru, perlu proaktif berkolaborasi dengan pemilik lahan. “Ini bukan permainan zero-sum, semua pihak akan diuntungkan jika ada rencana induk pembangunan yang baik,” kata Chau.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Johor Bahru ini relevan mengingat banyak kota besar di Tanah Air juga bergulat dengan masalah serupa: dominasi kendaraan pribadi, trotoar yang tidak layak, dan minimnya integrasi transportasi publik. Kehadiran RTS Link dan JS-SEZ menunjukkan bahwa investasi infrastruktur transportasi massal harus dibarengi dengan penataan ruang yang berpihak pada pejalan kaki dan pesepeda. Jika tidak, kemacetan dan polusi akan terus memburuk, seperti yang dikhawatirkan para ahli di Johor Bahru. Pertanyaannya, apakah kota-kota di Indonesia siap belajar dari pengalaman ini sebelum terlambat?