Paramount Balas Mark Ruffalo: Kritik Merger Berujung Tuduhan Antisemitisme
Baca dalam 60 detik
- Aktor Mark Ruffalo memicu kontroversi dengan mengecam akuisisi Warner Bros Discovery oleh Paramount, mengaitkannya dengan konflik Gaza.
- Paramount menegaskan bahwa penggunaan istilah seperti 'genosida' dalam konteks transaksi bisnis adalah bentuk pelecehan yang tidak dapat ditoleransi.
- Ketegangan ini muncul di tengah proses regulasi merger senilai $110 miliar yang masih menghadapi tantangan hukum di Amerika Serikat.

Perseteruan antara aktor Hollywood Mark Ruffalo dan Paramount Global memanas setelah studio film tersebut secara terbuka mengecam pernyataan sang bintang yang mengaitkan rencana akuisisi Warner Bros Discovery dengan tindakan militer Israel di Gaza. Dalam unggahan Instagram pada Jumat (21/08/2026), Ruffalo melontarkan kritik tajam terhadap CEO Paramount, David Ellison, dan ayahnya, Larry Ellison, pendiri Oracle, yang menurutnya mendukung kekuatan yang dianggapnya merusak dan tidak manusiawi.
Paramount merespons dengan pernyataan resmi pada Sabtu (22/08/2026) yang menuduh Ruffalo menggunakan "tropes antisemit" dan menyatakan bahwa penggunaan kata-kata seperti "genosida" dan "apartheid" untuk menggambarkan transaksi korporasi adalah "jembatan yang terlalu jauh" (a bridge too far). Juru bicara Paramount menegaskan bahwa perusahaan tidak akan menanggapi dengan cara yang sama dan tidak akan mentolerir prasangka terhadap siapa pun. Mereka juga mengajak semua pihak untuk menurunkan suhu, bukan menaikkannya.
Pemicu kemarahan Ruffalo adalah video lama yang menampilkan Safra Catz, CEO Oracle sekaligus anggota dewan Paramount, yang membahas teknologi yang dipasok ke Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dalam unggahannya, Ruffalo menulis bahwa Catz "bersukacita" atas apa yang ia sebut sebagai genosida yang dibangun di atas sistem apartheid yang ditenagai oleh Oracle. Ia juga menyebut Larry Ellison sebagai "oligarki klasik" dan memperingatkan pengikutnya tentang konsekuensi penggabungan Paramount dengan Warner Bros Discovery.
Ketegangan ini muncul di tengah proses akuisisi senilai $110 miliar yang diumumkan pada Februari lalu. Kesepakatan tersebut akan menyatukan waralaba besar seperti Warner Bros, HBO, CNN, DC, Harry Potter, dan Game of Thrones di bawah satu payung korporasi. Meskipun telah mendapat persetujuan regulasi di hampir 70 negara, transaksi ini masih menghadapi tantangan hukum di Amerika Serikat dari 12 jaksa agung negara bagian dan Writers Guild of America. Paramount bahkan meminta pengadilan federal untuk mewajibkan negara bagian yang menentang akuisisi tersebut memasang jaminan sebesar $1,88 miliar untuk menutup potensi biaya akibat penundaan.
Kritik Ruffalo bukanlah yang pertama kali muncul dari kalangan Hollywood. Kekhawatiran tentang konsolidasi industri, persaingan, dan dampak terhadap lapangan kerja telah mengemuka di berbagai kalangan. Sebuah laporan dari Los Angeles County memperkirakan sekitar 4.500 pekerjaan lokal di sektor film dan televisi bisa terancam dalam tiga tahun jika kesepakatan ini terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan ini tidak hanya menyangkut kepentingan bisnis, tetapi juga nasib ribuan pekerja kreatif.
Bagi pasar Indonesia, dinamika merger raksasa media global ini patut dicermati. Meskipun tidak berdampak langsung, konsolidasi seperti ini dapat mengubah lanskap distribusi konten global, termasuk harga lisensi dan ketersediaan konten di platform streaming yang banyak digunakan di Indonesia. Para pelaku industri kreatif Tanah Air juga perlu memperhatikan bagaimana kebijakan anti-monopoli di AS dapat menjadi preseden bagi regulasi serupa di kawasan Asia Tenggara.
Mark Ruffalo, yang dikenal luas sebagai Bruce Banner/Hulk di Marvel Cinematic Universe, memang bukan sosok asing dalam kritik sosial-politik. Namun, pernyataannya kali ini dianggap melampaui batas oleh Paramount. Di tengah perseteruan ini, pertanyaan besarnya adalah: apakah konflik ini akan mempengaruhi proses persetujuan merger yang masih berjalan? Atau justru menjadi bumerang bagi upaya Paramount untuk meredam oposisi? Yang jelas, perang kata-kata ini menunjukkan bahwa keputusan bisnis besar tidak pernah lepas dari kontroversi politik dan sosial.



