Kabut Asap Karhutla Jambi Memburuk, Operasi Modifikasi Cuaca Baru Digelar 9-10 Oktober

Jambi menghadapi eskalasi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin parah. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang direncanakan untuk meredam asap baru akan dilaksanakan pada 9-10 Oktober 2026, setelah pelaksanaan sebelumnya terkendala oleh tebalnya kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Menurut informasi yang dihimpun, jadwal OMC tersebut merupakan upaya lanjutan setelah operasi sebelumnya tidak dapat berjalan optimal. Kabut asap yang pekat disebut menjadi penghalang utama, sehingga pesawat penyemai garam tidak dapat beroperasi dengan aman. Pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi situasi ini, termasuk koordinasi dengan BMKG dan TNI AU.

Kabut asap yang menyelimuti Jambi tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga menurunkan kualitas udara ke level tidak sehat. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di beberapa titik dilaporkan melewati ambang batas aman, sehingga warga diimbau mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker. Sekolah-sekolah pun mulai mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh jika kondisi memburuk.

Dari sisi ekonomi, sektor penerbangan dan transportasi darat menjadi yang paling terdampak. Beberapa penerbangan dari dan menuju Bandara Sultan Thaha Jambi mengalami penundaan akibat visibilitas rendah. Petani dan pelaku usaha kecil juga merasakan imbasnya karena distribusi barang terhambat. Pemerintah provinsi mencatat kerugian ekonomi yang terus meningkat seiring meluasnya area terdampak.

"Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan. OMC adalah salah satu solusi, tetapi kami juga mengerahkan upaya pemadaman darat dan penegakan hukum," ujar seorang pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya.

Secara nasional, karhutla di Jambi menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan krisis asap lintas negara seperti yang terjadi pada 2015 dan 2019. Malaysia dan Singapura disebut telah meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kiriman asap. Diplomasi lingkungan menjadi taruhan, terutama menjelang pertemuan tingkat ASEAN yang akan membahas transboundary haze.

Pakar lingkungan dari Universitas Indonesia menilai bahwa penanganan karhutla masih bersifat reaktif. "Kita perlu memperkuat pencegahan, bukan hanya pemadaman. Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi akar masalah yang belum terselesaikan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan yang membuka lahan secara ilegal harus konsisten.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan telah mengirimkan tim tambahan ke Jambi. Namun, keterbatasan sumber daya dan cuaca ekstrem menjadi tantangan. Masyarakat diminta bersabar sambil tetap waspada terhadap dampak kesehatan jangka panjang.

Dengan jadwal OMC yang baru, publik menanti apakah operasi tersebut mampu mengurangi intensitas asap secara signifikan. Jika gagal, bukan tidak mungkin status darurat akan dinaikkan dan intervensi lebih besar diperlukan. Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan pemerintah menghadapi bencana tahunan yang terus berulang?