Prabowo Targetkan Swasembada Energi: Impor Minyak dan LPG Berhenti dalam Tiga Tahun

Pemerintah menetapkan tenggat waktu tiga tahun untuk menghentikan seluruh impor minyak dan LPG, sebuah langkah yang jika berhasil akan mengubah posisi Indonesia di peta energi global. Target ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (26/8).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa ketergantungan pada energi impor harus diakhiri, sejalan dengan upaya membangun fondasi ekonomi yang berdiri di atas kemampuan sendiri. Ia menyebutkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi impor satu barel minyak pun, bahkan satu tabung LPG, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pernyataan ini bukan sekadar retorika; pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang mencakup pengembangan energi surya, panas bumi, ladang gas, serta peningkatan lifting minyak nasional.

Angka yang dipaparkan cukup mencolok. Kapasitas listrik nasional saat ini tercatat sekitar 88 gigawatt yang berasal dari batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Dengan tambahan 100 GW dari PLTS saja, Indonesia akan melipatgandakan kapasitas listriknya dalam waktu yang relatif singkat. Prabowo bahkan optimistis proyek ini bisa rampung kurang dari tiga tahun, sebuah pernyataan yang menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat energi mengenai kesiapan industri dalam negeri dan rantai pasok modul surya.

Langkah ini juga menyiratkan perubahan strategi dalam pengelolaan energi nasional. Selama ini, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang membebani anggaran negara dan membuat nilai tukar rupiah rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Dengan menggenjot energi terbarukan dan produksi migas dalam negeri, pemerintah berharap dapat menekan defisit transaksi berjalan dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Namun, para analis mengingatkan bahwa target ini menghadapi tantangan besar, mulai dari pembiayaan, alih teknologi, hingga kesiapan regulasi. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja keras, berani, dan berorientasi pada hasil nyata. Ia juga enggan membahas rincian efisiensi anggaran yang telah dilaporkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menandakan bahwa fokus saat ini adalah pada eksekusi di lapangan.

Bagi Indonesia, keberhasilan target ini bukan hanya soal energi, tetapi juga kedaulatan. Ketergantungan pada impor energi selama ini menjadi celah kerentanan geopolitik. Dengan memaksimalkan potensi surya yang melimpah, panas bumi, dan gas alam, Indonesia berpotensi menjadi eksportir energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Namun, pertanyaan besarnya adalah: apakah industri dalam negeri mampu mengejar ketertinggalan teknologi dan membangun infrastruktur pendukung dalam waktu sesingkat itu?

Ke depan, publik akan menguji konsistensi pemerintah dalam merealisasikan janji ini. Apakah target tiga tahun hanyalah slogan politik, atau ada peta jalan yang benar-benar terukur? Yang jelas, langkah ini akan menjadi salah satu penentu warisan ekonomi pemerintahan Prabowo, dan juga berdampak pada harga energi domestik serta daya saing industri nasional.