AS Perluas Sanksi Ekonomi ke Iran: Ancaman Balasan dan Risiko Guncangan Harga Minyak Global

Pemerintah Amerika Serikat kembali mengencangkan tekanan ekonominya terhadap Iran dengan menjatuhkan sanksi baru yang menyasar puluhan individu, entitas, dan kapal. Langkah yang diumumkan Menteri Keuangan Scott Bessent pada Senin (24/8) ini dirancang untuk memutus jalur pendapatan Teheran, namun secara mencolok tidak menyentuh institusi keuangan China yang selama ini menjadi penopang utama ekspor minyak Iran.

Keputusan Washington untuk tidak memasukkan bank-bank China dalam daftar sanksi dibaca para pengamat sebagai upaya menghindari konfrontasi langsung dengan Beijing menjelang pertemuan yang dijadwalkan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping bulan depan. Bessent sendiri menyatakan ingin memberi waktu bagi negara dan perusahaan untuk memutus hubungan dengan Iran, seraya menegaskan bahwa "tidak ada yang berada di luar jangkauan sanksi AS." Namun, ia menolak merinci negara mana yang akan menjadi sasaran berikutnya, dengan alasan tidak ingin "meledakkan sistem keuangan global."

Teheran merespons dengan nada yang tidak kalah keras. Menteri Ekonomi Iran, Ali Madanizadeh, menyebut sanksi tersebut sebagai "serangan teroris ekonomi" dan menegaskan bahwa negaranya memiliki "alat dan cara bermain" sendiri. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi, bahkan mengancam akan melancarkan pukulan telak terhadap kepentingan vital AS dan titik-titik chokehold energi jika infrastruktur Iran diserang. Ancaman ini bukan sekadar retorika; Iran masih memiliki kemampuan rudal dan drone yang cukup untuk mengganggu jalur pelayaran di Teluk, terutama Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Ketegangan ini sudah mulai terlihat dari data pelayaran. Hanya dua kapal komoditas yang melintasi Selat Hormuz pada Senin, jumlah harian terendah sejak awal Mei. Sebelum konflik, rata-rata jauh lebih tinggi. Jika gangguan ini berlanjut, harga minyak mentah berpotensi melonjak, mengerek biaya impor energi di banyak negara, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia yang masih mengimpor minyak mentah dan LPG dalam jumlah signifikan, setiap gejolak harga minyak global akan langsung berdampak pada anggaran subsidi energi dan inflasi domestik.

Perang yang telah berlangsung hampir enam bulan ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Upaya mediasi Pakistan, yang mengklaim telah membuat "kemajuan signifikan" dalam pembicaraan dengan Teheran, belum membuahkan hasil konkret. Sementara itu, Washington tampaknya mengandalkan tekanan ekonomi sebagai senjata utama, meskipun Iran telah hidup di bawah sanksi selama puluhan tahun dan terbukti tahan banting. Pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil memaksa Iran berunding, atau justru memicu eskalasi yang lebih berbahaya? Bagi Indonesia, stabilitas kawasan Timur Tengah bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga soal harga BBM di dalam negeri.