Panglima TNI dan Kapolri Turun ke Kalbar, Sinyal Perang Total Lawan Karhutla

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mendarat di Kalimantan Barat, Jumat, sebagai garda terdepan persiapan kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan meninjau langsung titik-titik kebakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut. Kehadiran dua pejabat tinggi keamanan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal bahwa pemerintah pusat menempatkan karhutla sebagai prioritas darurat yang membutuhkan komando terpadu.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, di Sungai Raya, mengonfirmasi bahwa kedatangan Panglima dan Kapolri merupakan bagian dari rangkaian persiapan kunjungan presiden. Ia menilai langkah ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor yang selama ini kerap terkendala birokrasi. "Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah dan menangani karhutla secara cepat serta terpadu," ujarnya, menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian.

Persoalan karhutla di Kalbar memang bukan barang baru. Setiap musim kemarau, kabut asap kerap melumpuhkan aktivitas warga, mengganggu penerbangan di Bandara Supadio, dan memicu gangguan pernapasan. Namun, tahun ini tekanan lebih besar karena dampak El Nino yang memperpanjang musim kering. Data terakhir menunjukkan puluhan titik panas terpantau di sejumlah kabupaten, dan TNI AU bahkan telah menambah pesawat CASA untuk operasi modifikasi cuaca—sebuah indikasi bahwa upaya pemadaman konvensional tidak lagi cukup.

Ria Norsan menegaskan bahwa penanganan karhutla menuntut keterlibatan semua elemen: TNI, Polri, masyarakat, hingga dunia usaha. "Kita ingin memastikan masyarakat terlindungi, lingkungan terjaga, dan dampak diminimalkan," katanya. Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran paradigma dari sekadar pemadaman menjadi pencegahan berbasis kolaborasi. Pemerintah provinsi, lanjutnya, telah menyiapkan data dan informasi terkini untuk dipaparkan kepada presiden, sekaligus berharap kunjungan tersebut membawa dukungan konkret dari pusat.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki arti strategis ganda. Pertama, dari sisi keamanan lingkungan, keberhasilan menekan karhutla akan mengurangi emisi karbon yang selama ini menjadi sorotan internasional. Kedua, dari sisi politik, kunjungan presiden yang didampingi petinggi TNI-Polri menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana yang kerap menjadi kritik publik. Ini juga menjadi ujian bagi efektivitas komando terpadu yang selama ini digaungkan—apakah koordinasi di lapangan secepat retorika di ibu kota.

Namun, pertanyaan yang menggantung adalah apakah kehadiran para pejabat tinggi ini akan berujung pada solusi jangka panjang, atau hanya menjadi respons sesaat. Sejarah mencatat, karhutla di Kalbar dan provinsi tetangga kerap muncul kembali setiap tahun. Dibutuhkan kebijakan yang lebih fundamental, seperti penegakan hukum terhadap pembakar lahan dan insentif bagi petani untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Kalbar, yang dijadwalkan segera, akan menjadi momen untuk melihat apakah pemerintah pusat siap memberikan dukungan nyata—baik dalam bentuk anggaran, teknologi, maupun regulasi. Jika tidak, kehadiran Panglima TNI dan Kapolri hanyalah simbol belaka, dan warga Kalbar akan kembali menghirup asap tahun depan.