Anwar Tegas: Korupsi Tak Pandang Ras dan Agama, Penindakan Wajib untuk Semua

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan tanpa pandang bulu, termasuk di lembaga-lembaga yang dikelola oleh komunitas Melayu-Muslim. Dalam pertemuan dengan lebih dari 300 pengelola media di Bangi, ia menekankan bahwa praktik curang tidak memiliki kaitan dengan identitas ras atau agama pelakunya, dan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang terbukti bersalah.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik setelah laporan Komisi Kerajaan tentang Tabung Haji yang baru dideklasifikasi mengungkap kerugian finansial besar dan manipulasi akuntansi periode 2014–2020. Anwar secara eksplisit menolak anggapan bahwa dirinya menargetkan lembaga Islam, dan justru mendorong agar lembaga-lembaga tersebut menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih. "Kami tidak bertanya apakah itu perusahaan Melayu atau perusahaan pemerintah. Jika kami menemukan masalah, kami akan mengambil tindakan," ujarnya.

Kritik tajam juga dilayangkan kepada pihak-pihak yang sengaja menutup-nutupi kesalahan demi melindungi citra komunitas. Anwar menyayangkan adanya tokoh partai yang mempertanyakan mengapa penegakan hukum kerap menyasar badan Melayu dan Islam, padahal badan tersebut berada di bawah naungan pemerintah. Baginya, upaya menutupi kebobrokan justru merugikan reputasi jangka panjang dan menghambat perbaikan.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap Felda masih berjalan. Sebuah gugus tugas khusus dan Komite Pemulihan Felda telah dibentuk untuk membenahi manajemen dan mengidentifikasi masalah masa lalu. "Kejayaan masa lalu bisa hancur oleh keserakahan," tegasnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki kondisi perumahan para pengelola Felda yang sudah berusia setengah abad.

Di sisi lain, Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, menilai bahwa sorotan terhadap Tabung Haji sengaja dibesar-besarkan untuk merusak citra Melayu-Muslim. Pernyataan ini mempertegas perpecahan politik di Malaysia, di mana isu korupsi kerap dibenturkan dengan sentimen identitas. Anwar menolak narasi tersebut dan menegaskan bahwa etika dan nilai-nilai Islam justru menuntut umatnya untuk lebih ketat dalam pengelolaan, bukan sebaliknya.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bahwa pemberantasan korupsi sering kali diuji oleh isu identitas. Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa transparansi dan penegakan hukum yang konsisten, tanpa memandang latar belakang institusi, adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Namun, tantangan politik dan resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa terancam tetap menjadi hambatan nyata.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah Anwar mampu mempertahankan komitmen antikorupsinya di tengah tekanan politik yang semakin kuat. Langkahnya dalam menangani Tabung Haji dan Felda akan menjadi ujian kepemimpinan yang menentukan, tidak hanya bagi kredibilitas pemerintahannya, tetapi juga bagi masa depan tata kelola di Malaysia.