Puan Desak Pemerintah Utamakan Keselamatan Warga di Tengah Eskalasi Karhutla Kalimantan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas, terutama di Kalimantan. Ia menegaskan bahwa lonjakan titik panas harus direspons dengan intervensi cepat, bukan sekadar prosedur rutin.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, Puan menggarisbawahi bahwa perlindungan masyarakat tidak boleh kalah penting dari upaya pemadaman. "Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak," ujarnya. Ia juga meminta percepatan pemetaan dampak karhutla, dan jika indeks pencemaran udara melampaui ambang batas, status darurat perlu diberlakukan dengan menghentikan aktivitas di luar rumah.

Lebih jauh, Puan menyoroti kebutuhan mendesak akan layanan kesehatan tambahan bagi kelompok rentan—anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan. Stok masker wajib disiapkan, begitu pula skenario penyesuaian kegiatan sekolah dan luar ruang jika kualitas udara terus memburuk. Ini menjadi ujian nyata bagi kesiapan daerah dalam menghadapi dampak kesehatan yang sering kali terlambat ditangani.

Dari sisi strategi pemadaman, ia mendorong pembentukan zona operasi prioritas yang didasarkan pada kombinasi faktor: titik panas berulang, kondisi gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, serta kapasitas pemadaman setempat. Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, dan dukungan udara. Pemerintah pusat juga diminta mengambil alih penanganan jika daerah kewalahan atau lambat merespons.

Puan juga menekankan pentingnya memperkuat operasi darat agar api tidak menyala kembali setelah permukaan tampak padam, sementara pemadaman udara difokuskan pada area sulit dijangkau. Infrastruktur pemadaman dan perlengkapan petugas—seperti baju tahan api, helm, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, dan sepatu bot—menjadi prasyarat mutlak. Di sisi lain, ia mendesak penelusuran penyebab meluasnya karhutla dan penegakan hukum terhadap pihak yang abai atau sengaja membakar lahan.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi dan sosial. Gangguan aktivitas ekonomi, sekolah yang terhenti, dan memburuknya kesehatan masyarakat dapat menekan produktivitas daerah. Dengan musim kemarau yang diprediksi masih berlanjut, tekanan terhadap pemerintah untuk bertindak nyata akan semakin besar.

Pertanyaan krusial yang menggantung: apakah pemerintah mampu bergerak lebih cepat dari api sebelum kerugian semakin meluas? Jawabannya akan menentukan kredibilitas penanganan bencana di mata publik.