Partai Hijau Inggris Dilanda Perpecahan Usai Mosi 'Zionisme adalah Rasisme', Israel Larang Ketua Masuk

Keputusan Konferensi Partai Hijau Inggris dan Wales yang mengesahkan mosi kontroversial berimplikasi internasional. Kementerian Luar Negeri Israel resmi melarang pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, memasuki wilayah negara itu sebagai respons atas mosi yang mendeklarasikan Zionisme sebagai bentuk rasisme. Mosi tersebut, yang diajukan oleh anggota partai dan disetujui pada Minggu (28/9), mendefinisikan Zionisme sebagai ideologi yang mendukung "negara Yahudi etnonasionalis" dan menyerukan pembentukan "satu negara demokratis Palestina di seluruh wilayah Palestina historis".

Larangan Israel ini bukan hal yang mengejutkan bagi Partai Hijau. Selama setahun terakhir, kritik tajam terhadap agresi Israel di Gaza dan kebijakan di kawasan menjadi salah satu pendorong utama lonjakan elektoral partai. Namun, di balik respons internasional tersebut, dinamika internal partai justru menyimpan persoalan lebih pelik. Mosi ini lahir dari mekanisme demokrasi internal yang dibanggakan partai, tetapi hasilnya justru menempatkan para politisi terpilih dari Partai Hijau—yang mayoritas menentang mosi—dalam posisi tersudut.

Dari lima anggota parlemen Partai Hijau, empat di antaranya menolak mosi tersebut. Adrian Ramsay, MP dari Waveney Valley yang pernah menjabat sebagai salah satu pemimpin partai selama empat tahun hingga September lalu, menjadi suara paling vokal menentang. Polanski sendiri, yang bukan anggota parlemen, sempat menginginkan perubahan redaksi mosi, namun ditolak konferensi. Ia bahkan tidak ambil bagian dalam debat maupun pemungutan suara. Fakta bahwa Polanski tidak mendukung mosi ini menunjukkan retakan yang lebih dalam: basis aktivis partai yang bergeser ke arah kiri-populis di bawah kepemimpinannya justru tidak selalu sejalan dengan sikap sang pemimpin.

Partai Hijau tidak menerapkan sistem whip, sehingga para anggota parlemen dan anggota dewan bebas menentukan sikap politik mereka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: akankah ketegangan ini mendorong pembatasan kewenangan konferensi partai dalam menetapkan kebijakan, atau sebaliknya, memperketat disiplin terhadap perwakilan terpilih yang membangkang? Dalam jangka pendek, para MP tetap dapat menyuarakan posisi berbeda di parlemen, tetapi preseden ini bisa menjadi awal dari perdebatan konstitusional di internal partai.

"Mosi Zionisme ini melampaui batas dan pantas dikutuk di seluruh spektrum politik," ujar Menteri Komunitas Angela Rayner, seperti dikutip dari pernyataannya.

Ketua Partai Buruh, Bridget Phillipson, menyebut tindakan Partai Hijau sebagai "memalukan" dan "salah secara fundamental". Kecaman dari petinggi Partai Buruh ini memperlihatkan bagaimana isu tersebut dapat merembet ke ranah politik nasional. Perdana Menteri Keir Starmer, dalam pidato konferensi Partai Buruh pekan lalu, mengumumkan pembentukan "komisi nasional" untuk reformasi pemilu. Ia berjanji bahwa Partai Buruh akan mengusung sistem baru di mana "suara setiap orang diperhitungkan dan didengar". Meski tidak merinci sistem yang diinginkan, arah pembicaraan mengarah pada sistem proporsional yang lebih adil.

Namun, mosi Partai Hijau ini bisa menjadi bumerang. Dalam skenario parlemen menggantung, Partai Hijau adalah mitra alami bagi Partai Buruh dalam blok progresif. Tetapi dengan kecaman keras dari petinggi Partai Buruh, kerja sama tersebut menjadi lebih rumit. Partai Buruh sendiri telah lama terbelah soal reformasi pemilu. Posisi Starmer yang mendukung perubahan sistem kini berpotensi mendapat hambatan tambahan dari internal partainya sendiri, yang mungkin enggan berasosiasi dengan Partai Hijau pasca-mosi kontroversial ini.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Partai Hijau mampu merawat kohesi internal, tetapi juga bagaimana dinamika ini akan memengaruhi peta politik Inggris secara lebih luas. Jika ketegangan antara basis anggota dan perwakilan terpilih terus melebar, Partai Hijau bisa menghadapi ujian identitas yang menentukan arah elektoralnya di masa depan. Sementara itu, Partai Buruh harus menimbang ulang strategi aliansinya, terutama jika reformasi sistem pemilu benar-benar bergulir. Akankah mosi ini menjadi pemicu pergeseran lanskap politik Inggris, atau justru memperkuat resistensi terhadap perubahan? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: demokrasi internal Partai Hijau kini menjadi sorotan, sekaligus cermin bagi partai-partai lain tentang dilema antara kedaulatan anggota dan disiplin perwakilan.