Pemilu Rusia di Bawah Bayang-Bayang Perang: Ketakutan Kremlin yang Tersembunyi

Menjelang pemilihan umum September yang akan memilih Duma Negara dan sejumlah gubernur, Kremlin menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa. Meski mesin politik Rusia telah terbukti andal dalam merekayasa hasil pemilu, langkah-langkah represif terhadap oposisi dan tur propaganda langsung dari Vladimir Putin mengindikasikan adanya kekhawatiran mendalam akan potensi gejolak politik. Ini adalah pemilu nasional pertama sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022, dan rezim tampaknya berusaha keras memastikan hasil yang mulus untuk melegitimasi perang di mata publik.

Partai berkuasa, Rusia Bersatu, yang menguasai sekitar 70% kursi Duma, diprediksi akan kembali menang telak. Namun, kemenangan semacam itu tidak lagi sekadar formalitas. Kremlin ingin menampilkannya sebagai dukungan rakyat terhadap perang dan kepemimpinan Putin, terutama karena situasi di medan perang tidak berpihak pada Moskow. Ukraina telah merebut kembali lebih dari 700 kilometer persegi wilayah pendudukan pada Juli lalu, sementara militer Rusia diperkirakan kehilangan 1,4 juta personel, baik tewas maupun terluka. Laju kehilangan ini jauh melampaui kemampuan rekrutmen, memaksa Moskow merekrut narapidana dan tentara asing, termasuk dilaporkan 50.000 tentara Korea Utara.

Kekhawatiran akan mobilisasi massal gelombang kedua semakin nyata. Rumor menyebut Putin mungkin akan memanggil hingga 500.000 warga untuk memperkuat pasukan. Langkah ini sangat tidak populer, mengingat mobilisasi sebelumnya pada September 2022 memicu eksodus sekitar 700.000 warga Rusia, kebanyakan pria usia militer. Keluarga tentara yang dimobilisasi juga semakin vokal mengeluhkan kondisi dinas yang tidak jelas batas waktunya, kurangnya pelatihan dan peralatan, serta jarangnya cuti. Beberapa istri tentara bahkan secara terbuka berkampanye menuntut penghentian mobilisasi dan pemulangan suami mereka.

Di sisi lain, serangan drone Ukraina yang semakin masif ke wilayah Rusia telah mengganggu kehidupan sehari-hari jutaan warga yang sebelumnya tidak tersentuh perang. Serangan terhadap kilang minyak menyebabkan kelangkaan bahan bakar parah di sebagian besar wilayah, dengan antrean panjang di pom bensin. Tingkat penarikan tunai dari bank-bank Rusia yang luar biasa tinggi mencerminkan ketidakamanan ekonomi; warga khawatir pemerintah akan menyita tabungan untuk mendanai perang. Survei opini publik menunjukkan pergeseran signifikan: dukungan terhadap perang turun dari 78% pada Juli 2025 menjadi 66% pada Juli 2026, sementara keyakinan bahwa negara bergerak ke arah yang benar merosot dari 69% menjadi 54%. Dalam lingkungan politik yang represif, angka-angka ini merupakan sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan Kremlin.

Langkah paling gamblang dari kegelisahan Kremlin adalah pelarangan Partai Yabloko, satu-satunya partai yang secara terbuka menentang perang, untuk berpartisipasi dalam pemilu. Mahkamah Agung Rusia mengeluarkan larangan tersebut, sementara pengadilan lain menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada wakil ketua partai. Yabloko memang partai kecil—hanya meraih 1,34% suara pada pemilu 2021—tetapi pelarangannya menunjukkan bahwa Kremlin tidak mentoleransi sedikit pun ruang bagi ekspresi kemarahan publik. Rezim tampaknya bertekad mempertahankan narasi bahwa perang terkendali dan masyarakat bersatu di belakang Putin, meskipun kenyataannya tidak demikian.

Untuk menenangkan publik, Putin melakukan tur keliling kota-kota Rusia pada musim panas ini—langkah yang tidak biasa bagi pemimpin yang dikenal sangat paranoid terhadap keselamatan diri dan enggan meninggalkan Moskow. Menariknya, di setiap kota yang dikunjungi Putin, bahan bakar tiba-tiba tersedia kembali dengan harga yang mencurigakan murah. Ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa isu-isu ekonomi sehari-hari menjadi perhatian utama pemilih, dan rezim berusaha keras menenangkan mereka.

Bagi Indonesia, dinamika politik Rusia ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara yang selama ini menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan Rusia, Indonesia perlu mencermati potensi ketidakstabilan di Moskow. Perubahan kebijakan luar negeri Rusia, terutama terkait pasokan energi dan aliansi militer, dapat berdampak pada harga komoditas global dan keseimbangan geopolitik di kawasan. Selain itu, pola represi politik yang dilakukan Kremlin bisa menjadi pelajaran tentang bagaimana otoritarianisme merespons tekanan publik di tengah krisis.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah mesin pemilu Rusia akan mampu mengantarkan kemenangan yang meyakinkan bagi Putin tanpa memicu gejolak. Larangan terhadap oposisi dan tur propaganda justru menunjukkan kurangnya kepercayaan rezim pada kemampuannya memenangkan pemilu secara adil. Jika hasil pemilu dianggap tidak sah oleh sebagian masyarakat, atau jika mobilisasi massal kembali diumumkan, protes sosial bisa meledak. Kremlin mungkin berhasil mengendalikan pemilu, tetapi mengendalikan ketidakpuasan rakyat adalah tantangan yang jauh lebih besar. Apakah Putin akan mampu mempertahankan cengkeramannya, atau justru menghadapi ancaman terbesarnya sejak berkuasa?