Robot Polisi T2 di China: Mengawasi Lalu Lintas Tanpa Lelah, Bisakah Diterapkan di Indonesia?

Di persimpangan sibuk Kota Hangzhou, China timur, sebuah robot setinggi 1,88 meter kini berdiri gagah menggantikan sebagian tugas polisi lalu lintas. Bukan untuk menembak atau menangkap, robot bernama T2 ini justru pandai menegur pengendara sepeda listrik yang tak memakai helm, lengkap dengan gerakan tangan mekanis yang selaras dengan lampu lalu lintas. Kehadirannya bukan sekadar atraksi, melainkan uji coba nyata pemanfaatan robotika untuk tugas-tugas repetitif yang selama ini membebani aparat.

Dikembangkan oleh perusahaan teknologi lokal, Supcon Information, robot berbobot 98 kilogram ini dilengkapi kamera, radar, dan komputer onboard untuk mendeteksi berbagai pelanggaran, mulai dari pengendara tanpa helm, boncengan di sepeda listrik, kendaraan yang melewati garis batas, hingga pejalan kaki yang menyeberang sembarangan. Kepala Pusat Inovasi Sistem Tak Berawak Supcon, Cao Hui, dalam wawancara dengan Reuters mengungkapkan bahwa robot ini juga bisa menjawab pertanyaan seputar arah, parkir, dan aturan lalu lintas, serta memiliki tombol darurat yang terhubung langsung ke kantor polisi setempat.

Sejak Mei lalu, sebanyak 15 unit robot T2 telah beroperasi di Hangzhou. Supcon mengklaim robot-robot tersebut telah mengeluarkan lebih dari 170.000 peringatan dan berhasil menekan angka pelanggaran helm dan pelanggaran garis stop hingga lebih dari 40 persen setiap bulannya. Meski demikian, pihak kepolisian setempat belum memberikan tanggapan, dan angka tersebut belum diverifikasi secara independen oleh Reuters.

Langkah Supcon ini merupakan bagian dari dorongan lebih luas industri China untuk membawa robot keluar dari panggung pameran dan ruang pamer, menuju pekerjaan yang lebih praktis. Cao Hui menekankan bahwa tujuan utama robot ini bukanlah menghukum pelanggaran, melainkan memberikan pengingat tepat waktu sebelum perilaku buruk menjadi kebiasaan. “Robot ini tidak kenal lelah. Ia bisa bekerja stabil dalam waktu lama,” ujarnya. Robot beroperasi otonom mulai pukul 7 pagi hingga 6 sore, berpindah antar posisi yang telah ditentukan tanpa kendali jarak jauh, sementara tim polisi memantau dan mengendalikan mereka melalui platform pusat.

Meski menjanjikan, teknologi ini bukannya tanpa keterbatasan. Kamera dan radar robot masih bisa terganggu oleh sinar matahari terik, hujan deras, dan suhu ekstrem, meskipun Supcon mengklaim akurasi pengenalan pelanggaran melebihi 95 persen. Saat ini, hampir 50 robot telah beroperasi di sekitar delapan kota di tiga provinsi China, dan perusahaan menargetkan sekitar 200 unit beroperasi pada akhir tahun.

Potensi ekspansi ke luar China pun mulai dilirik. Aimoga, perusahaan robotika yang didukung Chery, melihat peluang di pasar luar negeri, terutama di kawasan dengan kondisi jalan yang keras, seperti Timur Tengah yang panas atau Asia Tenggara yang identik dengan musim hujan. Namun, eksekutif Aimoga, Zhang Guibing, mengingatkan bahwa mengirim robot ke luar negeri jauh lebih rumit daripada mengekspor mobil. Robot polisi harus menyesuaikan diri dengan sistem TI penegakan hukum setempat, mendapatkan sertifikasi, dan mematuhi aturan perlindungan data, terutama karena robot ini dilengkapi kamera dan sensor.

Bagi Indonesia, kabar ini menarik untuk dicermati. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas masih menjadi pekerjaan rumah besar di berbagai kota. Polisi lalu lintas kerap kewalahan mengatur persimpangan padat, sementara kesadaran berkendara yang aman masih rendah. Robot seperti T2 bisa menjadi asisten yang efektif untuk mengurangi beban kerja polisi, sekaligus menanamkan disiplin berlalu lintas melalui peringatan yang konsisten. Namun, adopsi teknologi ini di Indonesia tidak akan mudah. Selain biaya yang pasti tinggi, integrasi dengan sistem kepolisian yang ada, regulasi yang mengatur penggunaan kamera pengawas, serta infrastruktur jalan yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Apakah Indonesia siap menyambut robot polisi? Atau akankah kita terus mengandalkan cara konvensional yang sudah terbukti kurang efektif? Pertanyaan ini layak menjadi bahan diskusi bagi para pemangku kebijakan di bidang transportasi dan keamanan.