Mendagri Tito Instruksikan Pemda Percepat Pendataan Rumah Rusak di NTT: Kunci Rehabilitasi Pascagempa

Pemerintah pusat menekankan percepatan pendataan kerusakan infrastruktur akibat gempa di Nusa Tenggara Timur sebagai prasyarat utama pemulihan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara khusus menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk terus memperbarui data rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan yang terdampak, guna memuluskan skema rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Instruksi itu disampaikan Tito setelah meninjau Pos Komando Tanggap Darurat di Kabupaten Sikka, Kamis (20/2). Dalam kunjungan tersebut, ia menyaksikan langsung bagaimana manajemen data di posko setempat berjalan rapi dan terpusat. Menurut Tito, kelengkapan data menjadi penentu kecepatan bantuan, baik dari pemerintah maupun lembaga lain. "Pemerintah pusat pasti enggak tinggal diam. Kita keroyok semua," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Data yang diminta mencakup kondisi bangunan secara rinci, termasuk rumah tinggal, gedung sekolah, rumah ibadah, hingga puskesmas. Selain itu, pendataan juga harus memetakan sebaran pengungsi, jumlah warga di setiap titik, bantuan yang masuk dan keluar, serta kebutuhan mendesak di tiap desa dan kecamatan. Yang tak kalah penting, wilayah kepulauan kecil seperti Pulau Palue harus masuk dalam daftar prioritas karena akses logistik yang lebih sulit.

Mendagri mengapresiasi Posko Sikka yang dinilainya berhasil menyajikan data secara detail dan tersentralisasi. "Manajemen penanganan bencana sekali lagi cukup bagus di sini," kata Tito. Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman belum berakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan gempa susulan masih berpotensi terjadi di Pulau Flores dalam rentang dua pekan hingga sebulan ke depan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tetap waspada dan tidak memaksa warga yang memilih bertahan di tenda atau tempat aman untuk kembali ke rumah.

Kunjungan Tito juga menyentuh aspek pelayanan publik dan duka warga. Ia sempat meninjau Pelabuhan Laurentius Say di Maumere untuk memastikan jalur logistik tetap berfungsi, sekaligus memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal. Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada aspek sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak.

Bagi Indonesia, bencana di NTT kembali menguji ketangguhan sistem penanggulangan bencana nasional. Pengalaman gempa Palu 2018 dan tsunami Selat Sunda menunjukkan bahwa keterlambatan pendataan sering menjadi biang keladi lambatnya distribusi bantuan. Dengan instruksi tegas dari Mendagri, diharapkan proses rehabilitasi di NTT bisa lebih cepat dibandingkan bencana-bencana sebelumnya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana data yang terkumpul mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran. Akankah pemerintah daerah mampu menjaga ritme pendataan di tengah ancaman gempa susulan? Atau justru koordinasi yang baik di Sikka bisa menjadi model nasional? Waktu yang akan menjawab, tetapi yang jelas, setiap hari yang terlewat berarti memperlambat pemulihan ribuan warga yang masih mengungsi.