Singapura Luncurkan Dana 450 Ribu Dolar untuk Atasi Tunawisma: 17 Proyek Percontohan Siap Diuji

Pemerintah Singapura melalui Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) mengumumkan alokasi dana sebesar 450 ribu dolar Singapura (sekitar Rp5,3 miliar) untuk mendanai 17 proyek percontohan yang dirancang untuk menangani masalah tunawisma secara lebih holistik. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu (19/8) dalam acara apresiasi Partners Engaging and Empowering Rough Sleepers (PEERS), menandai langkah baru dalam strategi negara kota itu untuk tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga memulihkan stabilitas hidup para gelandangan.

Dari 17 proyek tersebut, 11 di antaranya berfokus pada inovasi layanan bagi mereka yang tidur di ruang publik, yang didefinisikan sebagai individu yang tidur di tempat umum, baik yang tidak memiliki rumah maupun yang memiliki rumah tetapi tidak dapat kembali. Sisanya, enam proyek ditujukan untuk meningkatkan fasilitas tempat penampungan sementara yang dikenal sebagai Safe Sound Sleeping Places (S3P). Langkah ini diambil di tengah tren penurunan jumlah tunawisma di Singapura, dari 530 orang pada 2022 menjadi 496 orang pada Juli 2025, berdasarkan survei jalanan satu malam yang dilakukan MSF.

Salah satu inisiatif yang menarik perhatian adalah program Common Ground – Joint Singles Scheme (JSS) Matching Programme, yang mempertemukan tunawisma lajang yang ingin menyewa flat sewa publik dengan calon penghuni lain yang memiliki preferensi hidup serupa. Program ini diharapkan dapat mempercepat akses perumahan dan mengurangi risiko kegagalan dalam berbagi tempat tinggal. Dr Steven Tham, direktur eksekutif Good News Community Services, menjelaskan bahwa dalam acara penjodohan pertama bulan lalu, para peserta diberikan kartu berisi preferensi perilaku, seperti toleransi terhadap kebisingan atau kerapian, untuk memastikan kecocokan.

Program lain yang tak kalah penting adalah MAPS (Micro-employment and Apprenticeship Pathways to Stability), yang dirancang untuk membantu tunawisma mendapatkan pekerjaan melalui magang atau pekerjaan paruh waktu. Joyder Ng, asisten direktur Hope Initiative Alliance, mencontohkan seorang tunawisma yang gagal dalam ujian sertifikasi keamanan karena biaya pelatihan ulang yang tidak terjangkau. Organisasinya akhirnya mensponsori ujian kedua, dan orang tersebut kini bekerja tetap. “Memiliki pekerjaan, mampu menghidupi diri sendiri, dan membelanjakan uang sendiri membantu mereka merasa berharga,” ujar Ng.

Di sisi lain, proyek peningkatan shelter juga mendapat perhatian. Gereja Methodist Toa Payoh, yang mengelola S3P berkapasitas lima orang, berencana merenovasi fasilitasnya dengan menambah loker penyimpanan, kasur baru, dan pembersih udara. Pendeta Ming Feong Ching menekankan bahwa rasa aman terhadap barang bawaan sangat penting bagi tunawisma, karena barang-barang tersebut sering kali adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. “Dengan tempat tidur yang aman, mereka bisa beristirahat tanpa khawatir, sehingga bisa berpikir jernih untuk mengambil keputusan penting,” katanya.

Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menawarkan pelajaran berharga. Meskipun skala dan konteksnya berbeda, pendekatan yang menggabungkan perumahan, pekerjaan, dan dukungan sosial ini relevan dengan upaya penanganan tunawisma di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Data Kementerian Sosial RI mencatat lebih dari 28 ribu orang tunawisma pada 2024, dan program serupa yang melibatkan komunitas dan sektor swasta dapat menjadi model. Namun, tantangan utama di Indonesia adalah koordinasi antarlembaga dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan adaptasi yang cermat.

MSF menegaskan bahwa penanganan tunawisma membutuhkan kolaborasi berkelanjutan. Jaringan PEERS kini memiliki lebih dari 80 mitra, termasuk organisasi masyarakat, lembaga layanan sosial, dan instansi pemerintah. Menteri Desmond Lee dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa perubahan yang berarti dimulai dari seseorang yang memilih untuk hadir dan peduli. Dengan pendaftaran PATH fund berikutnya yang baru dibuka pada Maret 2027, pertanyaannya adalah: akankah proyek-proyek ini berhasil menciptakan model yang dapat direplikasi, atau justru menghadapi kendala di lapangan? Waktu yang akan menjawab, namun komitmen Singapura untuk terus berinovasi patut diapresiasi.