Anwar Ibrahim Tegas Pertahankan Pernyataan soal Taiwan: Kebijakan Satu China Sudah Lama

KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim buka suara di tengah gelombang kritik atas pernyataannya mengenai Taiwan. Ia menegaskan bahwa sikapnya tidak berubah dan justru sejalan dengan prinsip integritas teritorial yang juga dianut Amerika Serikat. Dalam pembelaannya, Anwar merujuk pada sejarah AS yang menolak pemisahan diri negara bagiannya setelah Perang Kemerdekaan.

Pernyataan itu disampaikan Anwar usai menghadiri peluncuran TikTok Shop Summit Malaysia 2026 di Kuala Lumpur, Kamis (20/8). Ia menekankan bahwa Malaysia telah menganut kebijakan Satu China sejak era perdana menteri kedua, Tun Abdul Razak Hussein, dan akan terus mempertahankannya. "Kebijakan Satu China telah dipraktikkan sejak Tun Abdul Razak. Menurut saya, kebijakan itu tetap berlaku dan kami akan terus menjunjungnya," ujarnya kepada wartawan.

Anwar juga membela perbandingan yang ia buat dengan AS, dengan alasan bahwa posisinya konsisten dalam soal kedaulatan wilayah. "Saya yakin posisi itu benar. Seperti yang saya tunjukkan, AS sendiri melalui Perang Kemerdekaan dan tidak mengizinkan wilayahnya memisahkan diri. Jadi, saya hanya mengambil posisi yang konsisten," jelasnya. Ia menambahkan bahwa Malaysia menghormati posisi China, tetapi tetap meyakini bahwa penyelesaian damai adalah jalan terbaik.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa sikap Malaysia bukan hal baru atau tidak lazim. Kebijakan Satu China, menurutnya, telah diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Jika kita lihat, China diakui sebagai satu negara, sementara yang lain hanya disebut Taiwan. Jadi, apa yang saya sampaikan bukan hal baru," katanya. Ia juga berspekulasi bahwa reaksi negatif yang muncul mungkin dipicu oleh cara isu tersebut diangkat atau ditekankan dalam wawancaranya dengan Al Jazeera. "Mungkin cara pertanyaan diajukan atau disorot oleh Al Jazeera yang memicu reaksi balik," ujarnya.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi langsung. Sebagai negara tetangga dengan hubungan dagang yang erat dengan China, Indonesia juga menganut kebijakan Satu China. Namun, pernyataan Anwar yang membandingkan Taiwan dengan kasus AS bisa memicu perdebatan di kawasan, terutama karena Taiwan memiliki hubungan ekonomi dan budaya yang kuat dengan negara-negara ASEAN. Para pengamat menilai bahwa sikap tegas Malaysia ini dapat mempengaruhi keseimbangan diplomasi di Asia Tenggara, di mana negara-negara berusaha menjaga hubungan baik dengan Beijing tanpa mengorbankan kepentingan domestik.

Kontroversi ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan, yang juga berdampak pada stabilitas rantai pasok global. Malaysia, sebagai mitra dagang utama China, harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan posisi politiknya. Anwar tampaknya berusaha menegaskan konsistensi kebijakan luar negeri Malaysia, namun cara penyampaiannya menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk di dalam negeri.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah pernyataan Anwar akan mempengaruhi hubungan bilateral Malaysia dengan Taiwan, yang selama ini memiliki hubungan informal yang erat. Atau, apakah ini hanya sekadar pengulangan posisi yang sudah lama dipegang, namun kali ini mendapat sorotan lebih karena konteks geopolitik yang lebih sensitif? Yang jelas, pernyataan Anwar menunjukkan bahwa Malaysia tetap berpegang pada kebijakan Satu China, namun dengan penekanan pada penyelesaian damai yang mungkin menjadi sinyal bagi China untuk tidak bertindak agresif di kawasan.