Pariwisata Berbasis Komunitas Jadi Andalan Baru Brunei: Menuju Ekonomi yang Lebih Berkelanjutan

Pemerintah Brunei Darussalam secara resmi menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas utama dalam kerangka pembangunan sosial-ekonominya. Langkah ini diambil untuk mempercepat upaya diversifikasi ekonomi yang selama ini sangat bergantung pada industri minyak dan gas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Brunei, Mohammad Harris Ibrahim, saat membuka lokakarya pariwisata berbasis komunitas di dekat ibu kota, Bandar Seri Begawan, Rabu (19/8).

Inisiatif ini bukan sekadar wacana. Lokakarya yang berlangsung dua hari tersebut dirancang untuk menjembatani sinergi antara kementerian, badan usaha milik desa, serta dewan konsultasi desa. Tujuannya jelas: mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan komunitas lokal. Dengan melibatkan aktor-aktor di tingkat akar rumput, pemerintah Brunei berharap pariwisata tidak hanya dinikmati segelintir korporasi besar, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Mohammad Harris Ibrahim menegaskan bahwa program ini sejalan dengan aspirasi Brunei Vision 2035, sebuah cetak biru pembangunan jangka panjang yang menargetkan transformasi ekonomi berkelanjutan. Dalam pidatonya, ia menggarisbawahi pentingnya pariwisata sebagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja, melestarikan budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan. "Kita tidak hanya berbicara tentang kunjungan wisatawan, tetapi bagaimana komunitas lokal menjadi tuan rumah yang sesungguhnya," ujarnya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan pelajaran berharga. Sebagai negara dengan potensi wisata yang jauh lebih besar, model community-based tourism yang digagas Brunei dapat menjadi referensi dalam mengembangkan desa wisata. Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk memulihkan sektor pariwisata pasca-pandemi, pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan semakin relevan. Apalagi, banyak desa wisata di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan dan keberlanjutan.

Lokakarya yang diselenggarakan oleh Departemen Pengembangan Pariwisata Brunei ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, inisiatif di tingkat desa seringkali berjalan sendiri-sendiri dan kurang berdampak. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan tercipta ekosistem pariwisata yang lebih terpadu, mulai dari perencanaan, pengembangan produk wisata, hingga pemasaran.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah model pariwisata berbasis komunitas ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Brunei? Jika berhasil, bukan tidak mungkin negara tetangga ini akan menjadi contoh bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia, dalam mengelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.