Hardwick Estate: Ketika 'Toad Hall' Diserahkan ke Rakyat, dan Pelajaran Hak atas Tanah untuk Indonesia

Di tepi Sungai Thames, Oxfordshire selatan, sebuah perubahan besar tengah berlangsung tanpa gemuruh revolusi. Hardwick Estate, yang selama beberapa generasi dikuasai keluarga Rose, perlahan dialihkan menjadi badan amal yang akan dikelola oleh para penyewa dan komunitas alternatif yang selama puluhan tahun tumbuh di bawah naungannya. Langkah ini menjadikannya kawasan pertama di Inggris yang berstatus milik komunitas, sebuah preseden yang jarang terdengar di negara dengan sejarah panjang konsentrasi kepemilikan tanah.

Kisah ini bermula dari kesadaran para ahli waris keluarga Rose bahwa kekayaan mereka berakar pada eksploitasi kolonial di Amerika Utara. Alih-alih mempertahankan aset, para pewaris memilih melepaskan haknya dan menyerahkan pengelolaan kepada mereka yang selama ini menggarap lahan. Bagi Nick Hayes, seniman, penulis, dan salah satu pendiri kampanye Right to Roam, keputusan itu adalah puncak dari pergeseran cara pandang terhadap tanah yang ia amati dari dekat sebagai seniman residen di kawasan tersebut.

Hayes bukan sosok yang asing dengan isu akses lahan. Pada 2020, ia bersama Guy Shrubsole mendirikan Right to Roam, gerakan yang menuntut hak akses yang bertanggung jawab atas 92% wilayah Inggris dan Wales yang kini tertutup bagi publik. Melalui buku The Book of Trespass, ia mengurai manfaat dan tanggung jawab yang bisa muncul bila masyarakat diberi ruang lebih luas untuk mengakses lahan pribadi. Sejak itu, gerakan ini telah menggelar lebih dari 15 aksi pendudukan massal secara damai dan terlibat dalam sejumlah sengketa hukum melawan pemilik lahan besar.

Dalam buku terbarunya, The Medicine Tree, Hayes menawarkan sejarah alternatif Inggris yang menghubungkan penindasan kolonial dengan pencerahan masyarakat adat. Ia mempertanyakan mengapa warga Inggris kehilangan budaya keterikatan dengan tanah, dan bagaimana budaya itu bisa dibangun kembali. Menurutnya, masyarakat adat memiliki cerita, lagu, filosofi, dan agama yang mengikat mereka pada wilayahnya. Tradisi semacam itu, tulisnya, masih hidup di banyak negara dan mampu mendorong masyarakat modern untuk hidup berkelanjutan, menolak pencemaran, atau menciptakan hak hukum yang tegas bagi alam, seperti yang berlaku di Sungai Whanganui, Selandia Baru.

"Jika kita melihat sejarah Inggris melalui prisma kolonial, kita akan mulai melihat diri kita sebagai orang-orang yang juga tercerabut," ujar Hayes, dikutip dari wawancaranya dengan The Guardian. Ia menyebut komunitas dan ekologi sebagai dua kehilangan terbesar. Menurutnya, tidak ada satu momen tunggal ketika budaya tanah Inggris hilang, melainkan proses panjang selama 2.000 tahun: Kristen mengambil alih animisme, sementara mitos dan folklor lenyap bersama penutupan lahan serta revolusi pertanian dan industri.

Hayes juga menyoroti bagaimana sistem kepemilikan lahan di Inggris terus melanggengkan hak istimewa pemilik modal. Ia mencontohkan jembatan berbayar di Pangbourne yang dikelola perusahaan milik keluarga yang melacak leluhurnya hingga salah satu baron William the Conqueror. Jembatan itu, menurut perkiraannya, menghasilkan lebih dari £1 juta per tahun dari pengguna jalan yang setiap pagi harus mengantre membayar 60p untuk menyeberangi Thames. "Tujuan tanda 'Awas! Ada ular berbisa' adalah menjaga orang keluar dari tanah mereka, bukan memperingatkan tentang ular," ujarnya, menyindir aturan tak tertulis yang mengakar dalam sistem operasi sosial masyarakat.

"Kehilangan sebuah keluarga yang selama 26 tahun hanya berkontribusi pada lembah ini membuat saya sadar bahwa penggusuran bukan sekadar tindakan terhadap satu keluarga, melainkan terhadap sebuah komunitas. Yang membuat saya kontrarian adalah kita begitu saja menerimanya." — Nick Hayes

Bagi Indonesia, kisah Hardwick Estate menyodorkan cermin yang menarik. Ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan penggusuran yang kerap menimpa masyarakat adat dan petani menjadi persoalan struktural yang belum tuntas. Data Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat ratusan konflik agraria setiap tahun, dengan korban terbanyak berasal dari sektor perkebunan dan infrastruktur. Model kepemilikan kolektif seperti yang dirintis Hardwick Estate bisa menjadi rujukan konseptual, meski konteks hukum dan sosialnya berbeda. Di Indonesia, skema perhutanan sosial dan reforma agraria sebenarnya menuju arah serupa, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan birokrasi dan resistensi pemilik modal.

Hayes menegaskan bahwa membangun kembali budaya keterikatan dengan tanah tidak menuntut semua orang menjadi perajin anyaman. "Ketika orang datang dari kota ke desa, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melepaskan kebutuhan akan ponsel, melepaskan pola pikir pasca-industri," katanya. Ia membayangkan budaya tanah tumbuh seperti gulma: begitu orang dikumpulkan dengan kebebasan, hak, dan tanggung jawab tertentu, mereka akan mulai berbicara, bernyanyi, dan merawat lingkungannya.

Pertanyaannya kini, apakah model kepemilikan komunitas semacam ini bisa direplikasi di tempat lain, atau justru tetap menjadi anomali di tengah sistem ekonomi yang mengagungkan kepemilikan pribadi? Hardwick Estate mungkin baru satu titik di peta, tetapi ia telah menyalakan percakapan yang lebih luas tentang siapa sebenarnya yang berhak atas tanah, dan untuk siapa tanah itu dikelola.