Wantimpres Prabowo: Pesan Keras Eks Wantimpres Jokowi untuk Rocky Gerung dkk
Baca dalam 60 detik
- Sidarto Danusubroto, mantan Wantimpres dua periode era Jokowi, menuntut para anggota baru menyampaikan masukan secara jujur tanpa basa-basi kepada Presiden Prabowo.
- Kehadiran Rocky Gerung di tubuh Wantimpres memicu ekspektasi publik bahwa fungsi kritis dewan akan diuji, terutama karena ia berjanji tetap vokal meski telah masuk lingkaran kekuasaan.
- Komposisi 26 anggota Wantimpres yang didominasi tokoh senior menuai pertanyaan soal efektivitas, sementara kritik muncul terkait absennya pakar kesehatan di tengah agenda prioritas nasional.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2014–2024, Sidarto Danusubroto, melontarkan peringatan tegas kepada 26 anggota Wantimpres yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta mereka tidak sekadar menyenangkan kepala negara, melainkan menyampaikan penilaian secara jujur—baik buruknya.
"Jelek, baik, disampaikan apa adanya. Tidak boleh orang-orang senior itu memberikan hal yang menyenangkan," ujar Sidarto kepada wartawan, Minggu (4/10/2026), menggarisbawahi bahwa budaya memberi masukan manis justru merusak esensi lembaga penasihat.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap komposisi Wantimpres yang baru. Nama Rocky Gerung—kritikus vokal pemerintahan Jokowi—menjadi pusat perhatian. Sidarto menilai kehadiran Rocky sebagai ujian bagi Wantimpres: apakah dewan ini benar-benar menjadi kanal pertimbangan independen atau hanya pelengkap seremonial.
Rocky sendiri menegaskan tidak akan mengubah sikap kritisnya. "Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break," katanya usai pelantikan di Istana Negara, Jumat (2/10/2026). Ia menolak anggapan bahwa masuk pemerintahan berarti membungkam kritik, dan menekankan bahwa tugas Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar mengkritik.
Kritik terhadap komposisi Wantimpres juga datang dari kalangan pengamat. Sejumlah pihak menyoroti tidak adanya pakar kesehatan dalam daftar anggota, padahal isu kesehatan—mulai dari pembiayaan jaminan sosial hingga kesiapsiagaan pandemi—menjadi salah satu beban fiskal terbesar negara. Ketiadaan representasi bidang ini dianggap sebagai celah serius dalam fungsi pertimbangan presiden.
Sidarto menambahkan bahwa Wantimpres idealnya diisi figur senior dengan rekam jejak panjang. Menurutnya, anggota yang masih muda dan minim pengalaman akan kesulitan memberikan masukan strategis. "Kalau muda, dan limited pengalaman, ya useless itu," ujarnya, menyiratkan bahwa bobot nasihat sangat bergantung pada kedalaman pengalaman seseorang.
"Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik. Beda. Kritis terhadap kebijakan," tegas Rocky Gerung, membedakan antara oposisi dan fungsi pertimbangan internal.
Dinamika ini menjadi cermin bagi pemerintahan Prabowo: apakah Wantimpres akan menjadi ruang diskusi substantif atau hanya tempat menampung tokoh politik. Publik akan menguji sejauh mana rekomendasi dewan benar-benar memengaruhi arah kebijakan, terutama ketika keputusan strategis seperti anggaran dan regulasi sektoral diambil.
Ke depan, pertanyaan besarnya bukan lagi soal siapa yang duduk di Wantimpres, melainkan seberapa berani mereka menyuarakan perbedaan. Jika fungsi kritis benar-benar dijalankan, lembaga ini bisa menjadi penyeimbang dalam ekosistem kekuasaan. Namun, jika sekadar formalitas, ekspektasi publik yang tinggi justru berpotensi berbalik menjadi kekecewaan.



