Amran Peringatkan Pejabat Pertanian: Integritas Harga Mati di Tengah Capaian Swasembada
Baca dalam 60 detik
- Mentan Amran Sulaiman menginstruksikan jajaran Kementan dan Bapanas untuk menjauhi korupsi dan konflik kepentingan, menekankan pakta integritas sebagai komitmen nyata.
- Langkah ini muncul di tengah keberhasilan ekspor beras ke Malaysia, yang dijadikan momentum untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pangan nasional.
- Ke depan, pengawasan internal dan meritokrasi menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program pertanian dan mencegah praktik titip jabatan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa integritas adalah fondasi yang tidak bisa ditawar dalam pembangunan pertanian nasional. Dalam pelantikan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pertanian serta Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (18/8/2026) di Jakarta, ia mengingatkan bahwa capaian swasembada dan ekspor beras ke Malaysia harus dijaga dengan tata kelola yang bersih dan profesional.
Amran yang juga menjabat Kepala Bapanas menyampaikan peringatan tegas di hadapan para pejabat yang baru dilantik. Ia tidak ingin kerja keras yang telah membuahkan hasil โ termasuk pengiriman beras ke pasar internasional โ ternoda oleh kasus korupsi yang merusak kepercayaan publik. "Saya tidak mau kalian sudah kerja keras, banting tulang, siang malam, Sabtu Minggu kerja, tapi kena masalah," ujarnya, menggambarkan kekhawatirannya terhadap risiko hukum yang bisa menjerat aparatur.
Instruksi ini bukan sekadar seremonial. Amran meminta setiap pejabat memahami dan melaksanakan poin-poin pakta integritas yang telah ditandatangani, bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyoroti larangan keras terhadap korupsi, kolusi, nepotisme, penerimaan hadiah, dan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menurutnya, profesionalisme institusi di mata masyarakat dipertaruhkan di sini.
Lebih jauh, ia mendorong aparatur untuk berani melaporkan setiap penyimpangan integritas yang ditemukan. Amran menjamin setiap laporan akan ditindaklanjuti secara adil melalui pemeriksaan yang transparan, sehingga mereka yang bekerja profesional mendapat perlindungan hukum. Ini sejalan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di sektor pertanian.
Dalam kesempatan itu, Amran juga menekankan pentingnya sistem meritokrasi. Ia meminta penghentian praktik titip-menitip jabatan dan intervensi dalam promosi, agar setiap aparatur memperoleh kesempatan berdasarkan kompetensi dan kinerja nyata. "Sistem meritokrasi harus dijaga," tegasnya, menggarisbawahi bahwa regenerasi birokrat yang berkualitas adalah kunci keberlanjutan pembangunan pertanian.
Bagi Indonesia, peringatan ini datang di saat sektor pertanian tengah menjadi sorotan. Keberhasilan ekspor beras ke Malaysia merupakan pencapaian strategis yang meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar pangan regional. Namun, tanpa integritas, capaian tersebut bisa runtuh oleh skandal yang merusak kredibilitas kementerian. Langkah Amran untuk memperkuat pengawasan internal dan meritokrasi dinilai sebagai upaya preventif untuk mengamankan investasi publik di sektor ini.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa penekanan pada anti-korupsi di tubuh Kementan dan Bapanas adalah sinyal positif bagi investor dan mitra dagang. Tata kelola yang bersih akan meningkatkan kepercayaan terhadap produk pertanian Indonesia, sekaligus memastikan bahwa bantuan dan subsidi pemerintah tepat sasaran. Namun, efektivitasnya bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, termasuk keberanian pimpinan untuk menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.
Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana instruksi ini mampu mengubah budaya birokrasi yang selama ini rentan terhadap praktik korupsi. Apakah pembentukan satuan tugas khusus atau penguatan peran inspektorat akan menjadi langkah lanjutan? Masyarakat akan mengawal apakah pakta integritas ini benar-benar menjadi pedoman kerja atau sekadar dokumen yang menghiasi dinding kantor.



