Mural Tutankhamun & Nefertiti di Kairo Dihapus Jelang Kunjungan Xi Jinping: Polemik Kulit Gelap dan Peran AI

Sehari sebelum Presiden China Xi Jinping menginjakkan kaki di Kairo bulan lalu, pemerintah kota bergerak cepat menghapus sebuah mural sepanjang 66 meter dari jalur pandang tamu kenegaraan tersebut. Karya seni yang menampilkan Firaun Tutankhamun dan Ratu Nefertiti itu menjadi salah satu dari 40 mural yang dipesan untuk mempercantik ibu kota Mesir. Namun, alih-alih menyambut, mural tersebut justru memicu kemarahan publik dan berakhir tertutup cat baru hanya dalam hitungan jam.

Mural yang digarap oleh kelompok relawan muda Rasmet Basma di Tahrir Square itu digambar dengan nuansa kulit gelap pada kedua tokoh sejarah. Bagi sebagian warga Mesir, penggambaran itu dianggap menghidupkan kembali klaim Afrocentrisme yang menyatakan bahwa peradaban Mesir kuno berasal dari Afrika kulit hitam. Ahmed Moussa, pendiri Rasmet Basma yang berusia 22 tahun, mengakui bahwa pihaknya diminta oleh pemerintah Kairo untuk menutupi karya tersebut. Proses pembuatannya sendiri hanya memakan waktu lima hari pada akhir Agustus, dengan desain yang dihasilkan melalui program AI ChatGPT sebelum disalin ke dinding oleh para relawan.

Moussa menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan tone emas-perunggu yang menimbulkan efek bayangan pada wajah saat malam, sehingga tampak gelap. "Kami mengakui kesalahan karena tidak berkonsultasi dengan ahli arkeologi dan seni," ujarnya. Ia juga menyebut bahwa Wakil Gubernur Kairo dan kepala distrik sempat meninjau lokasi selama proses pengerjaan dan mengaku terkesan, sebelum kontroversi membesar di media sosial.

Afrocentrisme sendiri merupakan gerakan politik yang meyakini bahwa peradaban Mesir kuno berasal dari populasi Afrika kulit hitam. Klaim ini telah lama menjadi perdebatan panas di Mesir. Zahi Hawass, mantan Menteri Purbakala Mesir, menilai bahwa relawan seharusnya tidak diizinkan melukis di lokasi sepenting Tahrir Square tanpa pengawasan ahli. "Klaim yang menghubungkan peradaban Mesir kuno dengan Afrika sub-Sahara adalah omong kosong," tegasnya. Ia merujuk pada ukiran kuil dari periode akhir yang menampilkan raja-raja Mesir bersama tawanan dari Afrika, Libya, Suriah, dan Palestina, di mana sang raja tidak digambarkan berkulit gelap.

"Mesir tidak pernah terdiri dari satu warna kulit. Kami tidak berkulit seputih salju, atau sebening krim," ujar Monica Hanna, Egyptologist dari American University in Cairo, yang menyebut klaim Afrocentric sebagai pseudosains.

Hanna menambahkan bahwa masyarakat Mesir selalu beragam secara etnis, dari komunitas Nubia di selatan hingga populasi Mediterania di utara. Perdebatan tentang warna kulit orang Mesir kuno bukan hal baru. Pada 2023, dokumenter Netflix yang menampilkan aktor berkulit gelap sebagai Cleopatra memicu diskusi serupa, dan pada Juni 2024, seorang pemandu di Museum Mesir di Kairo dilaporkan memberikan perspektif Afrocentric yang memicu kontroversi.

Insiden mural ini juga menyoroti peran AI dalam produksi budaya. Walid Mahmoud, peneliti AI dan antropologi Afrika, menilai bahwa alat seperti ChatGPT mencerminkan informasi yang paling banyak beredar di internet, bukan fakta yang akurat. "Alat-alat ini dibangun oleh perusahaan di AS dan Eropa, dan konten yang dihasilkan dapat membentuk cara audiens mereka memandang diri sendiri," katanya. "Karena itu kita tidak boleh begitu saja menerima apa yang diproduksi, terutama soal identitas budaya dan warisan."

Kritikus seni Mostafa Eissa menegaskan bahwa AI harus tetap menjadi alat, bukan pengambil keputusan. "Saya mendukung penggunaan teknologi tanpa meninggalkan unsur manusia dalam diri seniman," ujarnya, seraya memperingatkan bahwa membiarkan alat tersebut menggantikan keterampilan seniman berisiko mengosongkan orisinalitas karya.

Bagi Indonesia, polemik ini menjadi cermin bagaimana teknologi AI semakin masuk ke ranah kreatif dan representasi budaya. Di tengah gencarnya adopsi AI di berbagai sektor, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan narasi dan sejauh mana kearifan lokal dipertimbangkan menjadi relevan. Kasus mural Kairo menunjukkan bahwa tanpa kurasi manusia yang kuat, AI berpotensi memperkuat stereotip atau klaim yang tidak berdasar, bahkan memicu gesekan sosial.

Ke depan, insiden ini bisa mendorong pemerintah dan institusi budaya di berbagai negara untuk memperketat pengawasan terhadap karya seni publik, terutama yang melibatkan teknologi AI. Apakah ini akan menjadi preseden bagi regulasi penggunaan AI dalam seni dan warisan budaya, atau justru sebaliknya, mempercepat adopsi AI dengan dalih efisiensi? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: perdebatan tentang identitas dan teknologi tidak akan surut.