Pesta Rakyat HUT ke-81 RI: Ruang Rekat Sosial atau Sekadar Festival Kuliner?
Baca dalam 60 detik
- ISMEA menilai gelaran Pesta Rakyat di Monas membuktikan kepedulian sosial masih menjadi fondasi bangsa, dengan 1.200 UMKM kuliner membagikan ratusan ribu porsi gratis.
- Ketua ISMEA Endang Rudiatin menyoroti degradasi nilai gotong royong dan budaya antre selama 25 tahun terakhir, yang memicu intoleransi dan mudahnya masyarakat diadu domba.
- Acara ini diharapkan menjadi momentum edukasi untuk memperkuat karakter budaya bangsa, sekaligus menguji kedewasaan UMKM dalam mengelola usaha secara profesional dan patuh aturan.

Gelaran Pesta Rakyat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, bukan sekadar perayaan seremonial. Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (ISMEA) menilai acara yang berlangsung Senin (17/8) itu menjadi bukti nyata bahwa kepedulian sosial masih menjadi pilar utama bangsa. Namun, di balik kemeriahan pembagian kuliner gratis, terselip keprihatinan tentang memudarnya nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi perekat sosial.
Ketua ISMEA, Endang Rudiatin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8), menyebut Pesta Rakyat sebagai ruang terbuka yang efektif untuk merekatkan kembali tali persaudaraan. Ia menegaskan bahwa acara bertajuk "Berbagi Cita Rasa Nusantara" ini melibatkan 1.200 UMKM kuliner di bawah koordinasi Kementerian UMKM dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ratusan ribu porsi makanan dan minuman khas daerah dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir.
Endang, yang juga peneliti dan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), menggarisbawahi bahwa acara ini seharusnya tidak berhenti sebagai festival kuliner semata. Ia berharap momentum ini menjadi panggung pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa, seperti budaya antre, menjaga kebersihan, memelihara ketertiban, dan menguatkan gotong royong. Menurutnya, nilai-nilai tersebut mengalami degradasi selama seperempat abad terakhir, yang berujung pada meningkatnya sikap intoleran, solidaritas yang pesimistis, dan mudahnya masyarakat diadu domba.
Pernyataan Endang mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang erosi modal sosial di Indonesia. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan individualisme, acara seperti Pesta Rakyat diharapkan dapat menjadi katalis untuk menghidupkan kembali tradisi kolektif. Namun, pertanyaannya, apakah pembagian gratis semacam ini cukup efektif untuk membangun budaya positif jangka panjang, atau justru berpotensi menciptakan ketergantungan?
Lebih jauh, Endang mengapresiasi kedewasaan para pelaku UMKM binaan ISMEA yang dinilai mampu mengelola usaha secara profesional dan mandiri. Hal ini terbukti dari kepatuhan dan ketertiban ratusan UMKM yang terlibat, menaati seluruh tata tertib yang ditetapkan panitia di kawasan Monas. Ia juga memuji langkah Kementerian UMKM yang mewajibkan pelaku usaha mengurangi penggunaan sampah plastik, sebuah kebijakan yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.
Dari sudut pandang ekonomi, gelaran ini menjadi barometer kesiapan UMKM Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Keberhasilan mereka dalam mengelola stan, menjaga kualitas produk, dan berinteraksi dengan pengunjung secara profesional menjadi indikator positif bagi daya saing sektor usaha mikro. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan profesionalisme ini berkelanjutan di luar momen-momen besar seperti ini.
Pesta Rakyat juga menjadi cermin bagi pemerintah dalam mengelola acara berskala nasional. Koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan asosiasi pelaku usaha menjadi kunci sukses. Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah: dapatkah model kolaborasi ini direplikasi dalam program-program pemberdayaan ekonomi lainnya, atau hanya menjadi seremoni tahunan yang dinikmati sesaat? Jawabannya akan menentukan apakah kepedulian sosial yang digaungkan benar-benar menjadi fondasi, atau sekadar retorika belaka.



