Taiwan Siap Tembus Triliun Dolar Taiwan untuk Pertahanan, Respons atas Tekanan Beijing

Pemerintah Taiwan mengumumkan rencana belanja pertahanan terbesar dalam sejarah untuk tahun 2027, menembus angka satu triliun dolar Taiwan untuk pertama kalinya. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan dari China yang terus mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.

Presiden Lai Ching-te, dalam konsultasi rancangan anggaran pada Senin (17/8), menyatakan total belanja pertahanan dari anggaran reguler dan anggaran khusus akan mencapai NT$1,1225 triliun (sekitar US$35,3 miliar). Angka ini sekitar 18 persen lebih tinggi dibandingkan rancangan anggaran 2026 yang sebesar NT$949,5 miliar. Meski demikian, kantor kepresidenan belum memberikan rincian resmi mengenai persentase kenaikan tersebut.

"Investasi di bidang pertahanan adalah investasi untuk perdamaian," ujar Lai, yang juga dikenal sebagai William Lai, dalam pernyataan resmi. Ia menegaskan Taiwan akan terus memperkuat kapabilitas pertahanannya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Selat Taiwan serta kawasan sekitarnya.

Rincian alokasi belanja dijadwalkan diumumkan pada Kamis ketika Kabinet secara resmi mempresentasikan rancangan anggaran. Namun, parlemen yang dikuasai partai oposisi harus menyetujui rancangan tersebut. Ketidakpastian masih menyelimuti apakah seluruh angka akan disetujui, mengingat oposisi sebelumnya kerap menunda pengesahan anggaran. Baru pekan lalu, parlemen menyetujui anggaran negara 2026 setelah tertunda berbulan-bulan. Oposisi menyatakan tidak ingin memberikan "cek kosong" kepada pemerintah dan akan mengawasi rencana belanja secara ketat.

Langkah Taiwan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan militer dan politik dari China, yang menganggap pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Beijing tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebut Taiwan, sementara pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut. Eskalasi ini memicu kekhawatiran akan stabilitas kawasan, terutama bagi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada jalur perdagangan di Selat Taiwan.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara dengan kepentingan ekonomi besar di jalur pelayaran internasional, stabilitas Selat Taiwan sangat vital. Peningkatan belanja pertahanan Taiwan dapat memicu ketegangan yang lebih tinggi, yang berpotensi mengganggu rantai pasok global dan arus perdagangan. Analis memperkirakan bahwa ketidakpastian geopolitik ini akan mendorong negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk meninjau kembali postur pertahanan dan diplomasi mereka.

Di sisi lain, keputusan Taiwan untuk meningkatkan anggaran pertahanan menunjukkan keseriusan dalam menghadapi tekanan Beijing. Namun, dengan parlemen yang terbelah, proses persetujuan anggaran bisa menjadi medan pertarungan politik yang alot. Pertanyaannya, apakah Taiwan mampu mempertahankan komitmen pertahanannya di tengah dinamika politik domestik? Atau justru ketegangan dengan China akan semakin mempersulit upaya perdamaian di kawasan?