Ketegangan Rusia-Jepang Memanas: Moskow Panggil Duta Besar Jepang Usai Kunjungan Putin ke Kepulauan Kuril
Baca dalam 60 detik
- Moskow memanggil Duta Besar Jepang Akira Muto sebagai balasan atas protes Tokyo terhadap kunjungan Vladimir Putin ke Kepulauan Kuril yang disengketakan.
- Langkah ini memperdalam keretakan hubungan bilateral yang sudah memburuk sejak invasi Rusia ke Ukraina, dengan Jepang aktif menjatuhkan sanksi dan mendukung Kyiv.
- Insiden ini berpotensi memicu eskalasi diplomatik lebih lanjut di kawasan Asia Timur, yang secara tidak langsung memengaruhi dinamika keamanan dan ekonomi Indonesia.

Moskow, 17 Agustus 2025 โ Kremlin memanggil Duta Besar Jepang untuk Rusia, Akira Muto, sebagai respons atas kecaman Tokyo terhadap kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Kepulauan Kuril, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi duri dalam hubungan bilateral kedua negara. Langkah ini menandai babak baru ketegangan diplomatik yang kian tajam di tengah konflik Ukraina yang masih berkecamuk.
Kepulauan Kuril, yang dikenal Jepang sebagai Wilayah Utara, telah menjadi sengketa sejak direbut Uni Soviet pada 1945. Kunjungan Putin ke pulau-pulau tersebut, yang dilakukan setelah singgah di Pulau Sakhalin, langsung memicu protes keras dari Tokyo. Jepang bahkan sempat memanggil Duta Besar Rusia untuk menyampaikan ketidakpuasan, sebuah langkah yang kemudian dibalas Moskow dengan memanggil Muto.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dalam pernyataannya kepada wartawan, menegaskan bahwa tindakan pejabat Jepang telah "melewati batas kesopanan" dalam mengkritik kunjungan tersebut. Lavrov juga mengungkapkan keanehan prosedural: ketika Moskow memanggil Muto, Tokyo sempat menyebut sang duta besar tidak berada di Moskow atau sedang sakit. Namun, setelah pernyataan Lavrov, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengabarkan bahwa Muto "tiba-tiba merasa lebih baik" dan bersedia hadir pada Selasa (18/8).
Lavrov menegaskan bahwa pemanggilan Muto bertujuan untuk menegur "perilaku kepemimpinan Jepang" dan mengingatkan para duta besar tentang etika dalam menjalankan tugas di negara tuan rumah. Ini adalah sinyal bahwa Moskow tidak akan tinggal diam terhadap apa yang dianggapnya sebagai intervensi tidak pantas dalam urusan internal Rusia.
Ketegangan ini bukanlah hal baru, namun eskalasi terbaru terjadi di tengah hubungan yang sudah sangat rapuh sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Jepang, sebagai anggota G7, telah aktif menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskow dan memberikan bantuan keuangan serta perlengkapan non-militer ke Kyiv. Sikap ini jelas membuat Rusia geram, dan sengketa Kuril menjadi alat balas yang efektif.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia tentu mengamati dengan seksama bagaimana dua kekuatan besar di kawasan Asia Timur ini saling berhadapan. Ketegangan di Laut Okhotsk dan sekitarnya dapat memengaruhi stabilitas keamanan maritim, yang juga menjadi perhatian Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik. Selain itu, Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor utama Indonesia, sementara Rusia juga memiliki hubungan historis dan strategis, terutama dalam bidang pertahanan.
Para analis memperkirakan bahwa langkah Rusia ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menguji solidaritas G7 dan menunjukkan bahwa Moskow tidak gentar menghadapi tekanan internasional. Dengan memanggil duta besar Jepang, Rusia mengirim pesan bahwa sengketa teritorial yang telah berlangsung lama tidak akan diselesaikan di bawah bayang-bayang sanksi.
"Kunjungan Putin ke Kuril adalah provokasi yang disengaja, dan pemanggilan duta besar adalah eskalasi yang diperhitungkan. Ini menunjukkan bahwa Moskow siap bermain keras dalam diplomasi," ujar seorang pengamat hubungan internasional yang enggan disebut namanya.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: apakah Jepang akan merespons dengan tindakan balasan yang lebih keras, seperti mengurangi kerja sama ekonomi atau memperketat sanksi? Atau justru memilih jalur dialog untuk meredakan ketegangan? Satu hal yang pasti, sengketa Kuril akan terus menjadi bara yang sewaktu-waktu bisa menyulut konflik diplomatik yang lebih luas, dan Indonesia perlu mencermati implikasinya bagi stabilitas kawasan.



