Ketegangan Perbatasan India-China Mereda, tetapi Peta Nama Baru Memicu Ketegangan Baru

Ketegangan antara India dan China kembali mencuat setelah New Delhi secara resmi menetapkan 27 nama tempat di sepanjang perbatasan Arunachal Pradesh pada 7 Agustus lalu. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap praktik serupa yang dilakukan Beijing sejak 2017, yang mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari Tibet Selatan atau 'Zangnan'. Meski kedua negara tengah berupaya mencairkan hubungan, perselisihan kartografi ini menunjukkan bahwa luka lama belum sepenuhnya mengering.

Bagi India, penamaan tempat bukan sekadar urusan administratif. Analis memandang tindakan China sebagai upaya 'menciptakan fakta di lapangan', sebuah strategi yang juga diterapkan di Laut China Selatan. Dengan memasukkan nama-nama yang sebelumnya tidak tercantum dalam peta resmi, India ingin menegaskan narasi kedaulatannya. Namun, Beijing dengan cepat mengecam langkah tersebut sebagai 'ilegal dan tidak sah', sementara India menegaskan bahwa Arunachal Pradesh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya.

Di balik perang kata-kata, terdapat ketimpangan strategis yang nyata. China telah membangun infrastruktur militer-sipil ganda dan desa percontohan di sisi perbatasannya untuk menunjukkan superioritas pembangunan. Sementara itu, India baru memulai program pengembangan desa dan meluncurkan proyek Jalan Raya Arunachal Frontier senilai US$4,73 miliar pada September 2025. Para pengamat menilai New Delhi masih tertinggal jauh dan perlu mempercepat pembangunan di wilayah yang sulit dijangkau tersebut.

Arunachal Pradesh bukan sekadar wilayah perbatasan biasa. Tawang, yang terletak hanya 35 kilometer dari garis batas, menjadi rumah bagi biara Buddha terbesar di India dan tempat kelahiran Dalai Lama ke-6. Signifikansi religius ini menjadikannya titik sensitif yang ingin dikendalikan China. Mantan Menteri Luar Negeri India, Nirupama Rao, mengingatkan bahwa 'penamaan tempat adalah bagian dari kontes yang semakin tegas atas kedaulatan, sejarah, dan kartografi'. Ia menekankan bahwa ujian sebenarnya ada di lapangan, dan jika kedua pihak menahan diri secara militer, insiden seperti ini masih bisa dikendalikan.

Meskipun perselisihan ini menjadi iritasi kronis, para analis sepakat bahwa hal itu tidak akan menggagalkan proses pencairan hubungan yang telah berjalan hati-hati. Sejak bentrok berdarah di Galwan pada 2020, kedua negara menyadari bahwa kerja sama lebih menguntungkan, terutama di tengah gejolak energi global akibat perang AS-Israel di Iran. India membutuhkan impor China seperti magnet tanah jarang, pupuk, dan mesin bor terowongan untuk ambisi infrastruktur dan manufakturnya. Sebaliknya, China melihat India sebagai pasar besar dengan nilai perdagangan bilateral yang menembus US$150 miliar pada 2025.

Menariknya, media resmi Partai Komunis China, China Daily, dalam editorialnya pada 11 Agustus justru bernada conciliatory, menyatakan bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama yang besar dan perbedaan perbatasan tidak perlu menghalangi keterlibatan yang lebih luas. Ini menjadi sinyal bahwa Beijing pun tidak ingin ketegangan ini meluas.

Ujian nyata berikutnya adalah KTT BRICS yang akan digelar di India pada 12-13 September. Kehadiran Presiden Xi Jinping masih belum dikonfirmasi, dan ketidakhadirannya bukan hal yang aneh mengingat ia juga melewatkan KTT tahun lalu di Rio de Janeiro. Namun, jika Xi hadir, kunjungannya akan menjadi sorotan utama sebagai indikator kesediaan kedua negara untuk mengelola gesekan demi kepentingan yang lebih besar. Pertanyaannya, akankah simbolisme pertemuan puncak mampu meredam rivalitas yang mengakar di lapangan?