Thailand Gencarkan Kontrol Senjata, Tapi Celah Pasar Gelap Masih Terbuka Lebar

Pemerintah Thailand kembali berjanji memperketat regulasi kepemilikan senjata api setelah serangkaian penembakan mematikan, termasuk insiden di Sekolah Debsirin Nonthaburi pada 7 Agustus lalu yang menewaskan delapan orang. Namun, di tengah hiruk-pikuk janji politik, investigasi menunjukkan bahwa senjata ilegal masih mudah diperoleh, bahkan melalui platform digital, sehingga efektivitas kebijakan baru dipertanyakan.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul merespons dengan serangkaian langkah darurat: penghentian sementara penerbitan izin kepemilikan senjata baru, peningkatan pos pemeriksaan, dan pembatasan ketat untuk membawa senjata di tempat umum. Pemerintah juga berencana meninjau ulang lisensi yang sudah beredar, mempertimbangkan amnesti senjata, serta merevisi undang-undang yang berusia puluhan tahun. “Saya tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita harus memastikan keselamatan, terutama bagi korban yang tidak bersalah dan anak-anak,” ujar Anutin kepada media setempat.

Langkah ini bukan yang pertama. Sejak 2020, Thailand telah berulang kali mencanangkan pengendalian senjata setelah tragedi besar: penembakan di Nakhon Ratchasima yang menewaskan 29 orang, pembantaian di pusat penitipan anak Nong Bua Lamphu dengan 37 korban jiwa, dan insiden di mal Siam Paragon pada 2023. Setiap kali, pemerintah mengumumkan moratorium dan operasi besar-besaran, tetapi celah regulasi dan lemahnya penegakan hukum membuat angka kepemilikan senjata tetap tinggi.

Data Small Arms Survey 2017—estimasi terakhir yang tersedia—menunjukkan warga Thailand memiliki sekitar 10,3 juta senjata api, terdiri dari 6,2 juta legal dan 4,1 juta ilegal. Angka ini setara dengan 15 senjata per 100 penduduk, jauh melampaui Filipina (empat kali lipat) dan Malaysia (20 kali lipat). Para kriminolog seperti Krisanaphong Poothakool menilai undang-undang yang ada sudah usang dan hukuman maksimal—denda hanya 20.000 baht (sekitar Rp9 juta)—tidak memberikan efek jera. “Akses terhadap senjata masih sangat mudah, terutama melalui pasar gelap dan replika yang dimodifikasi,” katanya.

Investigasi yang dilakukan CNA menemukan bahwa senjata ilegal mudah dipesan melalui aplikasi seperti Line dan X. Seorang penjual menawarkan senjata tanpa registrasi beserta magasin dan amunisi seharga 5.500 baht, dengan pengiriman ekspres. Sementara itu, senjata legal yang didapat melalui prosedur resmi membutuhkan waktu berbulan-bulan, termasuk pemeriksaan latar belakang dan alasan kepemilikan yang harus disetujui. Ironisnya, program kesejahteraan senjata untuk polisi dan militer—yang memberikan diskon besar—kembali disorot karena sering bocor ke pasar ilegal.

Di sisi lain, sebagian warga Thailand justru mendukung kepemilikan senjata sebagai bentuk perlindungan diri. Paween Arunno, pemilik senjata legal selama satu dekade, menolak usulan inspeksi berkala. “Saya sangat tidak setuju jika pemerintah mewajibkan perpanjangan lisensi secara rutin. Mendapatkan senjata saja sudah sulit,” ujarnya. Namun, ia mendukung pengawasan lebih ketat bagi calon pembeli baru. Pelatih taktis yang enggan disebutkan namanya juga menegaskan bahwa pelarangan total tidak akan menyelesaikan masalah selama 10 juta senjata masih beredar. “Katakan saja tidak ada senjata, itu tidak menyelesaikan apa pun. Di negara dengan 10 juta senjata, bagaimana Anda mengatasinya?” katanya.

Para ahli menyoroti akar masalah yang lebih dalam: kekerasan di sekolah dan budaya yang menormalisasi agresi. Penelitian Peson Chobphon dari Chulalongkorn University menemukan bahwa kekerasan sering dianggap wajar di sekolah-sekolah besar, diperparah oleh pemberitaan media yang sensasional. “Ini membuat orang menjadi tidak peka terhadap kekejaman dan memicu perilaku meniru di kalangan siswa,” jelasnya. Laponpat Wangpaisit, aktivis gerakan Bad Student, menambahkan bahwa hierarki sekolah yang kaku membuat siswa tidak punya ruang untuk menyuarakan masalah. “Ketika sistem membuat orang merasa tidak bisa berbicara, frustrasi akan menumpuk,” katanya.

Bagi Indonesia, kasus Thailand menjadi pelajaran berharga. Meski kepemilikan senjata di Indonesia sangat dibatasi, perdagangan senjata ilegal melalui jaringan online dan lintas batas tetap menjadi ancaman. Penguatan pengawasan di pelabuhan dan perbatasan, serta edukasi tentang bahaya kekerasan di sekolah, relevan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten—bukan hanya respons dadakan—menjadi kunci untuk memutus siklus kekerasan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah Thailand mampu keluar dari pola reaktif dan melakukan reformasi struktural yang berkelanjutan. Tanpa pengawasan pasca-lisensi yang ketat dan penanganan akar masalah sosial, janji pengendalian senjata hanya akan menjadi catatan kaki baru dalam sejarah panjang kekerasan bersenjata di negeri Gajah Putih.