Rekrutmen Siluman: Konsultan Palsu Incar Mantan Diplomat Singapura, Kredibilitas Negeri Singa Dipertaruhkan
Baca dalam 60 detik
- Sebuah situs konsultan bernama Great Vision memalsukan identitas diplomat dan menargetkan mantan pegawai Kementerian Luar Negeri Singapura untuk direkrut.
- Investigasi mengungkap setidaknya 16 entitas serupa yang memanfaatkan nama Singapura sebagai kedok, dengan banyak di antaranya menggunakan AI untuk menciptakan profil palsu.
- Fenomena ini mengindikasikan adanya operasi intelijen asing yang memanfaatkan celah reputasi Singapura, terutama menjelang keketuaan ASEAN pada 2027.

Di tengah maraknya operasi informasi global, sebuah perusahaan konsultan bernama Great Vision terungkap telah memalsukan identitas diplomat Singapura dan secara spesifik memburu mantan pegawai Kementerian Luar Negeri (MFA) untuk direkrut. Temuan ini memicu kekhawatiran tentang bagaimana aktor asing memanfaatkan reputasi Singapura sebagai pusat pemikiran strategis, dan membuka mata akan kerentanan institusi di kawasan.
Investigasi yang dilakukan CNA mengungkap bahwa Great Vision, yang mengaku berkantor pusat di Singapura, menampilkan profil seorang "Dr. Jade Chan" sebagai mitra pengelola. Bio tersebut mengklaim Chan pernah bertugas di misi diplomatik di Jakarta, Hanoi, dan Brussel, serta menjadi penasihat di Sekretariat ASEAN. Namun, MFA Singapura dengan tegas membantah: Chan tidak pernah tercatat sebagai pegawai kementerian. Klaim gelar PhD dari London School of Economics dan pengalaman 20 tahun di bidang diplomasi pun tidak dapat diverifikasi; tidak ada jejak digital yang cocok dengan profil tersebut.
Yang lebih mencemaskan, Great Vision tidak hanya memalsukan identitas, tetapi juga memasang iklan lowongan kerja yang secara eksplisit mencari kandidat dengan pengalaman di MFA Singapura, Sekretariat ASEAN, atau lembaga think-tank terkemuka. Sebuah iklan untuk analis riset bahkan menyebut pengalaman di think-tank Singapura seperti RSIS sebagai nilai tambah yang "sangat diinginkan". Ini adalah pertama kalinya dalam investigasi CNA terhadap hampir 10 situs mencurigakan, sebuah entitas secara terang-terangan menargetkan kandidat dari lembaga pemerintah Singapura.
Modus ini bukan kasus terisolasi. CNA dan media lain sebelumnya melaporkan adanya think-tank palsu yang menggunakan Singapura sebagai kedok untuk merekrut mantan pejabat Amerika. Namun, Great Vision dan Global Asia Think Tank menunjukkan eskalasi: mereka memalsukan dukungan resmi dari MFA, mengklaim berafiliasi dengan institusi ternama seperti LKYSPP dan RSIS, bahkan memalsukan bukti kegiatan seminar. Foto yang digunakan sebagai bukti acara di LKYSPP ternyata dibuat oleh model AI OpenAI delapan hari setelah acara yang diklaim tersebut. MFA telah menghubungi situs-situs itu untuk menghapus referensi palsu dan mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak dipatuhi.
Para ahli menilai taktik ini dirancang untuk membangun kredibilitas palsu. Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman, peneliti RSIS, mengatakan persona seperti "Dr. Chan" diciptakan untuk menarik kandidat berkualitas. Simon Chesterman, direktur senior AI governance di AI Singapore, menambahkan bahwa penargetan mantan staf MFA menunjukkan minat pada individu yang memiliki akses ke pengetahuan dan jaringan istimewa. "Ini tidak membuktikan siapa dalang di balik situs ini, tetapi pola ini layak untuk diselidiki lebih dalam," ujarnya.
Fenomena ini memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi Singapura tetapi juga bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Singapura akan memegang keketuaan ASEAN pada 2027, menjadikannya target utama bagi kekuatan asing yang ingin mengantisipasi arah kebijakan luar negeri dan strategi multilateralisme. Jika operasi seperti ini berhasil menyusup ke institusi riset atau pemerintahan, risiko kebocoran informasi strategis dan rusaknya kepercayaan publik terhadap lembaga legitim menjadi nyata.
Ke depan, pertanyaan krusial adalah sejauh mana negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, siap menghadapi gelombang operasi informasi berbasis AI yang semakin canggih. Apakah institusi riset dan kementerian luar negeri di Indonesia juga menjadi sasaran empuk? Penguatan verifikasi identitas, literasi digital, dan kerja sama intelijen antarnegara menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi.



