Kontroversi Masa Jabatan: FairSquare Desak FIFA Coret Infantino dari Pencalonan Presiden

Lembaga pemantau hak asasi manusia FairSquare secara resmi meminta FIFA untuk menyatakan Gianni Infantino tidak memenuhi syarat mencalonkan diri kembali sebagai presiden, dengan alasan ia telah menghabiskan jatah maksimal tiga periode yang diatur dalam statuta organisasi. Langkah ini menambah daftar panjang tekanan yang dihadapi Infantino menjelang Kongres FIFA tahun depan, di mana ia diperkirakan akan kembali maju untuk periode 2027-2031.

Aturan FIFA memang membatasi presiden maksimal tiga periode. Namun, pada 2022, Infantino berhasil meloloskan argumen bahwa masa jabatan pertamanya yang dimulai pada 2016—setelah terpilih dalam Kongres Luar Biasa menyusul pengunduran diri Sepp Blatter—tidak perlu dihitung karena dianggap menyelesaikan mandat yang terputus. Penafsiran inilah yang kini dipersoalkan FairSquare melalui surat resmi yang ditujukan kepada Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA (GACC), sebagaimana dilaporkan The Athletic.

Direktur FairSquare, Nicholas McGeehan, menegaskan bahwa interpretasi tersebut bertentangan dengan statuta FIFA. "Keluhan yang kami ajukan memberikan bukti jelas bahwa ini merupakan pelanggaran aturan dan menciptakan preseden yang sangat berbahaya," ujarnya kepada Reuters. "Aturan menyatakan dengan tegas bahwa tiga periode adalah batas maksimal. FIFA tidak bisa begitu saja mengakali aturan ini—yang berfungsi sebagai pengendali kekuasaan presiden—dengan mengatakan periode pertama tidak dihitung."

Kontroversi ini mencuat di tengah meningkatnya sorotan terhadap kepemimpinan Infantino. Pekan lalu, UEFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan CONCACAF secara bersama-sama meminta evaluasi atas perilaku Infantino setelah FIFA mengusulkan pembentukan anak perusahaan senilai 20 miliar dolar AS yang terkait dengan kompetisi mereka, termasuk Piala Dunia, untuk menarik investasi swasta. Sumber yang mengetahui situasi ini mengatakan ketiga konfederasi tersebut memandang surat FairSquare sebagai peluang bagi Infantino untuk mundur dengan tetap menjaga martabatnya.

Sejumlah asosiasi nasional juga mulai angkat suara. Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, Ian Maxwell, kepada BBC pada Senin lalu menyatakan federasinya tidak akan mendukung pencalonan ulang Infantino. Meski demikian, Infantino masih mendapat dukungan dari konfederasi Afrika dan Amerika Selatan, yang menjadi basis kekuatan politiknya selama ini.

FairSquare juga menyoroti kurangnya transparansi dalam keputusan 2022 tersebut. Menurut mereka, alasan komite tidak pernah dipublikasikan. McGeehan menambahkan, "Fakta bahwa mereka tidak memberikan alasan apa pun untuk mendukung klaim ini, dan bahwa mereka mengumumkan keputusan tersebut dua hari sebelum final Piala Dunia Qatar 2022, menunjukkan bahwa mereka tahu betul tidak ada dasar untuk mendiskon periode pertama Infantino."

Surat kepada GACC itu disusun dengan bantuan Miguel Maduro, mantan kepala Komite Tata Kelola dan Review independen FIFA. Maduro menegaskan bahwa badan sepak bola dunia tidak bisa mengabaikan aturannya sendiri. "Prinsip pembatasan masa jabatan adalah aspek fundamental dari reformasi 2016 yang bertujuan membatasi kekuasaan, dan aturan yang diperkenalkan jelas: tidak ada presiden FIFA yang dapat menjabat lebih dari tiga periode," kata Maduro dalam pernyataannya. "Mencoba membuat pengecualian untuk Tuan Infantino menunjukkan resistensi terhadap prinsip pembatasan masa jabatan dan bagaimana sebagian orang di FIFA memandang aturan bukan sebagai aturan, melainkan sebagai hambatan yang harus diakali."

Bagi Indonesia, dinamika ini penting untuk dicermati mengingat posisi PSSI yang selama ini cenderung mendukung kebijakan FIFA. Namun, dengan adanya desakan dari berbagai pihak, bukan tidak mungkin sikap federasi-federasi nasional, termasuk Indonesia, akan diuji dalam Kongres mendatang. Pertanyaan besarnya: akankah FIFA tetap mempertahankan interpretasi kontroversialnya, atau justru membuka ruang bagi perubahan kepemimpinan yang lebih transparan? Keputusan yang diambil pada Maret tahun depan akan menjadi penentu arah organisasi sepak bola dunia untuk satu dekade ke depan.