Skotlandia Tarik Dukungan untuk Infantino, Tekanan Menjelang Pemilihan FIFA 2027

Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (SFA) secara resmi menarik dukungannya terhadap Gianni Infantino dan menyatakan tidak akan memberikan suara pada pemilihan kembali presiden FIFA pada 2027. Keputusan ini diumumkan langsung oleh CEO SFA, Ian Maxwell, kepada BBC Sport, menegaskan bahwa Skotlandia sejalan dengan sikap UEFA yang telah menyatakan kurang percaya pada kepemimpinan Infantino.

Langkah ini menambah daftar federasi Eropa yang menentang Infantino, setelah Inggris, Wales, dan Republik Irlandia lebih dulu menyatakan sikap serupa. Tekanan terhadap Infantino semakin memuncak setelah rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kontroversial—sebuah perusahaan yang akan mengelola hak komersial dan tiket semua kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia—dibatalkan. Rencana tersebut menuai kritik luas karena dianggap mengancam transparansi tata kelola FIFA, terutama jika 21% sahamnya dijual ke investor swasta.

UEFA, yang memimpin oposisi, bahkan sempat mengancam boikot seluruh kompetisi FIFA. Dalam surat terbuka yang diterbitkan pekan lalu, UEFA bersama Concacaf dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menuduh FIFA dan Infantino telah melanggar kepercayaan melalui penipuan. Surat yang ditandatangani oleh presiden dan sekretaris jenderal ketiga badan regional itu menekankan bahwa kontroversi FFE pada dasarnya adalah soal integritas permainan dan integritas mereka yang terpilih untuk memimpinnya.

Meski surat tersebut tidak menyebut nama Infantino secara eksplisit, sumber BBC Sport menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan bagi Infantino untuk mundur dengan hormat. FIFA berjanji akan menyajikan laporan tentang FFE pada pertemuan dewan FIFA berikutnya yang dijadwalkan pada Oktober. Namun, ketiga konfederasi menilai langkah itu tidak cukup, karena tata kelola yang baik seharusnya melibatkan pihak ketiga yang sepenuhnya independen. UEFA juga telah mengeluarkan peringatan hukum agar FIFA tidak menghapus atau menghancurkan dokumen terkait rencana yang dibatalkan tersebut.

Perpecahan di dunia sepak bola semakin nyata. Konfederasi Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania masih mendukung Infantino, tetapi bahkan di dalam kubu pendukung pun terjadi perbedaan. Selandia Baru, misalnya, menolak mengikuti sikap konfederasi Oseania. Di kubu Concacaf, Meksiko, Grenada, dan St. Kitts dan Nevis justru memisahkan diri dari 32 negara lainnya untuk mendukung Infantino. Sementara itu, dari 46 anggota AFC, delapan negara—termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Filipina—menyatakan dukungan terbuka untuknya.

Menariknya, belum ada kandidat yang berani menantang Infantino hingga batas waktu 18 November. Namun, situasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang kemampuan Infantino untuk memimpin FIFA secara efektif, bahkan jika ia memenangkan pemilihan di antara 211 asosiasi anggota. Dewan FIFA sendiri, yang terdiri dari 36 perwakilan konfederasi dan asosiasi nasional, tampak terpecah.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis. Sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar di Asia, Indonesia perlu mencermati arah kebijakan FIFA ke depan. Dukungan AFC terhadap Infantino bisa menjadi sinyal bagi PSSI dalam menentukan sikap politik sepak bolanya. Namun, jika terjadi perpecahan lebih lanjut, Indonesia harus siap menghadapi potensi perubahan dalam kalender kompetisi internasional, termasuk peluang untuk menjadi tuan rumah turnamen besar.

Ujian pertama bagi ancaman UEFA akan terjadi dalam tiga pekan ke depan, saat Piala Dunia Wanita U-20 digelar di Polandia. Turnamen ini akan diikuti oleh enam negara Eropa, termasuk Inggris. Jika boikot benar-benar terjadi, ini akan menjadi preseden buruk bagi FIFA. Pertanyaannya, akankah Infantino mampu bertahan dan mengonsolidasikan kekuasaannya, atau justru tekanan ini akan memaksanya mundur demi menjaga citra sepak bola dunia?