Hasan Nasbi: Merdeka dari Penjajahan Algoritma, Jangan Terjebak Potongan Konten

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, memanfaatkan momen peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk melontarkan sebuah peringatan yang jarang disuarakan pejabat publik: masyarakat kini menghadapi bentuk penjajahan baru yang tidak berwujud fisik, melainkan algoritma di ruang digital. Dalam pernyataannya usai upacara di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, ia mengajak publik untuk merdeka dari belenggu algoritma yang kerap mengarahkan pikiran dan emosi pada narasi yang sempit.

Menurut Hasan, kebiasaan mengonsumsi informasi secara terpotong-potong di media sosial menjadi akar persoalan. Ia mencontohkan ramainya perbincangan tentang potongan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut upah Rp700.000 untuk pekerjaan mengupas bawang. Alih-alih mendiskusikan substansi pidato secara menyeluruh, publik justru larut dalam potongan kalimat yang beredar cepat dan memicu reaksi emosional.

Fenomena ini, kata Hasan, bukan sekadar soal salah paham, melainkan cerminan bagaimana algoritma platform digital dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, sering kali dengan mengorbankan kedalaman informasi. "Kita kayaknya harus belajar merdeka dari penjajahan algoritma ini," ujarnya, menegaskan bahwa kemerdekaan sejati juga mencakup kebebasan berpikir dan tidak mudah dipengaruhi oleh konten yang dimanipulasi.

Pernyataan Hasan sejalan dengan kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang sebelumnya menyebut algoritma sebagai bentuk baru penjajahan digital. Megawati Soekarnoputri pun pernah mengingatkan hal serupa. Ini menandakan bahwa isu literasi digital kini menjadi perhatian serius di level elite politik, bukan hanya diskursus akademis.

Lebih jauh, Hasan menekankan pentingnya membangun mekanisme pertahanan diri saat berselancar di dunia maya. Ia mendorong masyarakat untuk tidak hanya berhenti pada judul atau potongan video, tetapi meluangkan waktu menelusuri konteks utuh sebuah informasi. "Kita pikirkan substansi dari pidato besar Presiden, ya," katanya, mengingatkan bahwa gagasan besar sering kali hilang ketika perhatian terpecah pada hal-hal remeh.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga menyentuh penanganan gempa bumi berkekuatan M7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia memastikan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk turun langsung ke lapangan sejak awal bencana. "Hari ini mungkin beberapa menteri masih standby di sana," ungkapnya, merujuk pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Wakil Menteri Sosial yang masih berada di lokasi terdampak untuk mempercepat tanggap darurat dan pemulihan.

Bagi masyarakat Indonesia, seruan Hasan ini relevan mengingat penetrasi internet dan media sosial yang tinggi. Data menunjukkan sebagian besar pengguna internet di Indonesia aktif di platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter), yang algoritmanya sangat agresif dalam menyajikan konten. Tanpa kesadaran kritis, publik rentan menjadi sasaran disinformasi dan polarisasi. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana pemerintah dan platform digital akan berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Apakah akan ada regulasi yang lebih tegas mengatur algoritma, atau justru masyarakat yang harus beradaptasi dengan kecerdasan buatan yang semakin canggih? Yang jelas, peringatan Hasan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan di era digital menuntut kewaspadaan yang tidak pernah ada sebelumnya.