Protes 26 Hari di Jharkhand Berakhir: Pemerintah Batalkan 22 Ujian, Aktivis Beri Tenggat Dua Bulan

Setelah 26 hari berunjuk rasa, ribuan mahasiswa dan pencari kerja di negara bagian Jharkhand, India timur, akhirnya menghentikan aksi mereka. Pemerintah setempat menyetujui sejumlah tuntutan utama, termasuk pembatalan 22 ujian rekrutmen dan pembentukan penyelidikan yudisial atas dugaan kecurangan. Namun, para pemimpin mahasiswa menegaskan bahwa ini hanya gencatan senjata sementara—mereka memberi waktu dua bulan bagi pemerintah untuk memenuhi janji yang tersisa.

Unjuk rasa yang berpusat di ibu kota Ranchi ini bermula dari hasil ujian pendahuluan layanan sipil bulan lalu. Sejumlah peserta menduga manipulasi setelah lembar jawaban yang beredar daring menunjukkan kandidat yang lolos menjawab lebih sedikit soal dari yang seharusnya. Tuduhan ini memicu kemarahan publik, terlebih sistem rekrutmen di India memang kerap dihantam isu kebocoran soal dan praktik curang lainnya.

Pemerintah Jharkhand, yang merupakan koalisi antara Jharkhand Mukti Morcha, Kongres, dan partai lain, berada di bawah tekanan besar. Oposisi, terutama Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, bahkan terang-terangan mendukung para pengunjuk rasa. Situasi ini diperparah oleh gelombang protes serupa di Delhi yang berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan federal, sehingga menambah beban politik bagi pemerintahan Hemant Soren.

Setelah negosiasi alot, pemerintah akhirnya setuju membatalkan ujian yang diselenggarakan oleh agensi swasta TSR Data Processing Private Limited (TDPL) dan memerintahkan penyelidikan atas ujian rekrutmen sejak 2014. Kepala Komisi Layanan Publik Jharkhand (JPSC) juga telah ditangkap dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen Investigasi Kriminal (CID). Namun, tuntutan untuk melibatkan Biro Investigasi Pusat (CBI) baru akan dipenuhi jika janji pemerintah tidak direalisasikan dalam dua bulan.

Keputusan ini, meski meredakan ketegangan, memicu konflik baru. Kandidat yang telah dinyatakan lulus dan bahkan sudah bekerja di pemerintahan kini merasa terancam. Mereka berargumen bahwa pembatalan ujian tidak adil bagi mereka yang lulus berdasarkan merit. Sebagian telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Jharkhand, mempertanyakan nasib mereka jika penyelidikan menemukan kecurangan yang melibatkan pihak lain.

Fenomena ini bukan hanya soal Jharkhand. Di India, pekerjaan pemerintahan adalah rebutan jutaan orang karena menawarkan stabilitas dan jaminan masa depan. Banyak yang menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan ujian, hanya untuk menghadapi ketidakpastian akibat sistem yang rapuh. Kasus kebocoran soal dan manipulasi hasil ujian telah menjadi momok yang berulang, memicu krisis kepercayaan pada institusi rekrutmen.

Bagi Indonesia, kisah ini relevan sebagai pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem seleksi aparatur sipil negara. Meski mekanisme rekrutmen di Indonesia berbeda, tantangan serupa—seperti dugaan kecurangan dalam ujian CPNS atau seleksi lainnya—perlu diantisipasi dengan pengawasan ketat dan sanksi tegas. Kepercayaan publik adalah modal utama, dan sekali hilang, memulihkannya membutuhkan waktu lama.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah Jharkhand mampu memenuhi janji dalam dua bulan. Para aktivis, seperti Ravindra Paswan, menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. "Jika ini tidak dilakukan dalam dua bulan, kami akan kembali menuntut penyelidikan CBI dengan lebih keras," katanya. Sementara itu, para kandidat yang lolos menunggu keputusan pengadilan dengan cemas. Akankah kompromi ini menjadi solusi jangka panjang, atau hanya menunda ledakan berikutnya?