Gempa Kumamoto 2025: Jepang Diingatkan untuk Perkuat Infrastruktur dan Sistem Tanggap Darurat

Guncangan gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang melanda Prefektur Kumamoto pada 28 Juli lalu kembali membuka luka lama sekaligus memunculkan pertanyaan krusial: seberapa siapkah Jepang menghadapi gempa besar berikutnya? Sepuluh tahun setelah dua gempa dahsyat yang meratakan sebagian wilayah tersebut, peristiwa terbaru ini menunjukkan bahwa patahan Hinagu masih menyimpan energi yang belum sepenuhnya terlepas.

Menurut analisis para seismolog, gempa kali ini berasal dari segmen selatan patahan Hinagu, berbeda dengan gempa 2016 yang berpusat di ujung utara. Pola gempa susulan dan skala getaran mengindikasikan bahwa masih ada segmen patahan yang belum bergerak. Artinya, potensi gempa besar susulan masih mengintai, dan kewaspadaan tidak boleh kendor. Ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana bukanlah proyek sekali jadi, melainkan upaya berkelanjutan.

Menariknya, kerusakan bangunan pada gempa kali ini relatif terbatas jika dibandingkan dengan intensitas getaran yang mencapai level 7 pada skala intensitas seismik Jepang. Hal ini tidak lepas dari pelajaran berharga tahun 2016, di mana bangunan-bangunan yang tidak memenuhi standar ketahanan gempa telah runtuh atau diperkuat setelahnya. Namun, bukan berarti semua sektor aman. Jembatan di beberapa ruas jalan tol dilaporkan rusak dan memaksa penutupan, mengingatkan pada robohnya struktur elevated Hanshin Expressway saat gempa Kobe 1995. Meski telah ada upaya perkuatan, efektivitasnya perlu dievaluasi ulang, terutama karena jalan tol merupakan jalur vital untuk logistik darurat.

Di sektor industri, pabrik Nippon Paper di Yatsushiro mengalami kerusakan pada cerobong asap, termasuk satu yang roboh. Lokasinya yang dekat muara Sungai Kuma di atas tanah lunak diduga memperparah guncangan. Banyak pabrik yang dibangun sejak era pertumbuhan ekonomi tinggi Jepang berdiri di atas tanah reklamasi yang rawan likuifaksi. Pemerintah pusat didesak untuk melakukan inspeksi menyeluruh guna memastikan standar ketahanan gempa di fasilitas-fasilitas ini. Sementara itu, ledakan di Aeon Mall Kumamoto yang diduga akibat kebocoran gas LPG menyoroti celah keamanan lain. Berbeda dengan gas alam yang memiliki sistem pemutus otomatis, LPG di pusat perbelanjaan tampaknya belum memiliki proteksi serupa. Investigasi cepat diperlukan untuk mengungkap penyebab pasti dan mencegah terulangnya insiden serupa di tempat umum lainnya.

Dampak pada sektor kesehatan juga tidak bisa diabaikan. Tiga rumah sakit mengalami kerusakan parah, memaksa transfer pasien rawat inap ke fasilitas lain. Para ahli mengingatkan bahwa proses evakuasi pasien dapat memperburuk kondisi mereka dan berpotensi menyebabkan kematian terkait bencana. Rumah sakit rujukan yang menerima pasien gawat darurat umumnya memiliki ketahanan gempa yang baik, tetapi kesiapan rumah sakit lainnya masih dipertanyakan. Pemerintah perlu mengaudit kesiapan seluruh fasilitas kesehatan, bukan hanya yang berstatus pusat rujukan.

Bagi Indonesia, pengalaman Jepang ini relevan mengingat letak geografis yang sama-sama berada di Cincin Api Pasifik. Indonesia masih bergulat dengan penegakan standar bangunan tahan gempa, terutama di daerah padat penduduk. Kasus ledakan gas di pusat perbelanjaan juga menjadi pelajaran penting, mengingat penggunaan LPG yang masif di Indonesia. Evaluasi berkala terhadap infrastruktur vital, seperti rumah sakit dan jalur evakuasi, menjadi keniscayaan. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menunggu bencana besar terjadi dulu untuk bertindak, atau justru belajar dari pengalaman Jepang yang terus berbenah? Waktu yang akan menjawab, tetapi kesiapan hari ini menentukan selamat tidaknya jutaan jiwa di masa depan.