Min Aung Hlaing Terbang ke Moskow: Memperdalam Aliansi Militer di Tengah Krisis Myanmar

Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, kembali terbang ke Moskow pada Senin pagi untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Kunjungan ini bukan sekadar diplomasi biasa; ini adalah sinyal bahwa Naypyitaw semakin menggantungkan diri pada Kremlin di tengah kecaman global atas kudeta militer yang telah menewaskan ribuan warga sipil.

Menurut laporan media pemerintah MRTV, rombongan menteri kabinet ikut serta dalam perjalanan ini. Agenda utama meliputi pembahasan hubungan bilateral, kerja sama ekonomi, keamanan, dan sosial. Min Aung Hlaing juga dijadwalkan menghadiri Forum Bisnis Myanmar-Rusia. Ini merupakan kunjungan ketujuh ke Rusia sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Rusia, bersama China, adalah pemasok senjata utama bagi militer Myanmar. Jet tempur buatan Rusia kerap digunakan dalam serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok etnis minoritas, termasuk yang bersekutu dengan gerakan perlawanan pro-demokrasi. Aliansi ini semakin erat dengan latihan militer bersama, perjanjian pengembangan tenaga nuklir, dan rencana mengirim kosmonot pertama Myanmar ke luar angkasa.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi serius. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia telah berulang kali mendorong dialog damai di Myanmar, namun tanpa hasil nyata. Kedekatan Naypyitaw dengan Moskow membuat tekanan internasional semakin sulit diimplementasikan. Rusia, yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, secara konsisten membela junta Myanmar di forum internasional, menghalangi resolusi yang lebih tegas.

Kunjungan ini juga menunjukkan upaya Min Aung Hlaing untuk keluar dari isolasi diplomatik. Sebelumnya, ia telah mengunjungi China, India, Laos, dan Thailand. Namun, pengakuan internasional tetap sulit diraih. Pemilu yang digelar pada Desember dan Januari lalu, yang kemudian melantiknya sebagai presiden pada April, dinilai oleh PBB dan kelompok hak asasi manusia sebagai tidak bebas dan tidak adil. Kritikus menyebutnya sebagai sandiwara untuk memperkuat cengkeraman militer.

Di sisi lain, kunjungan ini memperlihatkan keberanian Rusia untuk merangkul rezim yang dikutuk Barat. Sanksi ekonomi dan politik yang dijatuhkan negara-negara Barat belum menggoyahkan hubungan bilateral kedua negara. Bahkan, kerja sama di bidang antariksa dan nuklir menunjukkan ambisi jangka panjang yang melampaui sekadar dukungan militer.

Pertanyaannya kini: apakah langkah ini akan memperkuat posisi junta di dalam negeri, atau justru memperdalam jurang pemisah dengan masyarakat internasional? Bagi ASEAN, khususnya Indonesia, ini adalah pengingat bahwa krisis Myanmar tidak akan selesai tanpa tekanan yang lebih terkoordinasi. Selama Moskow masih menjadi tameng, jalan menuju rekonsiliasi nasional di Myanmar tampak semakin berliku.